Tulang Bawang Barat, berita-public.com — Pendamping masyarakat Tiyuh Penumangan, Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), Chandra Hartono, menyampaikan sikap tegas terhadap Surat Keputusan (SK) Bupati Tubaba Nomor: 100.3.3.2/255/11.04/HAKA/2026 tentang Tim Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pertanahan antara masyarakat Tiyuh Penumangan dan PT Huma Indah Mekar (PT HIM).
Pernyataan tersebut disampaikan Chandra menyusul keikutsertaannya bersama perwakilan warga termasuk Sukman dan kawan-kawan dalam undangan sosialisasi putusan pengadilan yang digelar Pemkab Tubaba di Aula Bupati Tubaba.
Chandra mengapresiasi langkah Bupati, Wakil Bupati, beserta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang telah memfasilitasi sosialisasi tersebut. Kendati demikian, ia mengingatkan agar pemaparan putusan pengadilan dilakukan secara objektif, menyeluruh, dan cermat, serta tidak hanya menampilkan putusan yang menguntungkan salah satu pihak.
Chandra memaparkan, terdapat rangkaian putusan perdata berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) yang harus dikaji secara komprehensif, mulai dari Putusan PN Menggala Nomor 04/Pdt.G/2007/PN.MGL, Putusan PT Tanjung Karang Nomor 07/PDT/2009/PT.TK, Putusan Kasasi Nomor 3054 K/Pdt/2010, hingga Putusan Peninjauan Kembali Nomor 276 PK/PDT/2012.
Dalam perkara tersebut, majelis hakim telah mengabulkan gugatan para penggugat (masyarakat) untuk sebagian. Di antaranya menyatakan sah para penggugat sebagai penerima hibah atas lahan seluas kurang lebih 150 hektare di Kampung Penumangan.
Selain itu, putusan tersebut memuat amar penghukuman (condemnatoir) yang menyatakan bahwa penguasaan lahan oleh PT HIM tanpa hak dan melawan hukum, serta menghukum pihak tergugat untuk menyerahkan kembali tanah berikut tanam tumbuh kepada warga, memberikan ganti rugi, hingga membayar uang paksa (dwangsom).
”Posisi hukum para pihak harus dilihat secara utuh. PT HIM merupakan pihak tergugat, sementara masyarakat telah dinyatakan sah sebagai penerima hibah berdasarkan putusan yang telah inkracht,” tegas Chandra.
Kaji Hubungan Hukum Dua Perkara Secara Komprehensif
Selain perkara tersebut, Chandra juga menyoroti putusan perkara perdata Nomor 15/Pdt.G/2015/PN.MGL terkait gugatan wanprestasi yang diajukan PT HIM. Ia meminta Pemkab dan Forkopimda tidak hanya melihat adanya pengesahan nota kesepakatan dan pernyataan wanprestasi semata, melainkan menelaah kaitan objek perkara serta duduk perkaranya secara utuh tanpa mempertentangkannya secara sepihak.
Chandra mendesak agar pemerintah daerah tidak menyamakan putusan yang sifatnya sekadar menyatakan keadaan hukum (declaratoir) dengan putusan yang memuat perintah penghukuman (condemnatoir) yang dapat dieksekusi secara paksa melalui mekanisme pengadilan.
”Jangan sampai sosialisasi putusan pengadilan justru memberikan pemahaman yang tidak utuh kepada masyarakat. Seluruh rangkaian putusan harus dibuka dan dipahami secara menyeluruh, termasuk putusan yang memenangkan masyarakat,” ujar Chandra.
Ia berharap Pemkab Tubaba dan Forkopimda bersikap objektif dengan menjunjung tinggi kepastian hukum, serta tidak mengabaikan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap demi tercapainya keadilan bagi masyarakat Tiyuh Penumangan. (*)
