Palembang, berita-public.com – Proses penegakan hukum dalam kasus dugaan korupsi di PT Pertamina yang tengah ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung) mendapat sorotan luas, termasuk dari kalangan mahasiswa. Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang turut mengawal proses hukum ini dan menyatakan dukungan penuh terhadap upaya Kejagung dalam mengungkap kasus yang bernilai triliunan rupiah tersebut.
Wakil Presiden Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang, Andika Maulana menegaskan bahwa pengungkapan kasus ini bukan sekadar upaya penegakan hukum, tetapi juga momentum penting untuk meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya negara.
“Upaya penindakan yang dilakukan Kejagung harus diapresiasi karena ini tidak hanya menyangkut hukum, tetapi juga menjadi edukasi bagi masyarakat bahwa pengelolaan sektor energi harus transparan dan bertanggung jawab,” ujar Andika kepada wartawan, Jum’at (7/3/2025).
Kasus dugaan korupsi di PT Pertamina melibatkan nilai yang sangat besar, yaitu Rp193,7 triliun dalam satu tahun saja. Andika menyoroti bahwa angka tersebut menunjukkan besarnya potensi dana yang seharusnya bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat, namun justru hilang akibat korupsi.
“Dengan dana sebesar itu, kita bisa membangun banyak rumah sakit, sekolah, dan menciptakan lapangan kerja yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta memperkuat perekonomian nasional,” tambah Andika yang juga Wakil Ketua I PK PMII UIN Raden Fatah Palembang.
Lebih lanjut, Andika menyatakan bahwa tindakan korupsi seperti ini merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah rakyat. Korupsi secara fundamental merampas hak-hak dasar warga negara, seperti akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang menegaskan dukungan penuh mereka terhadap Kejagung dalam menindak para pelaku yang terlibat dalam skandal ini.
“Kami memberikan dukungan penuh kepada Kejagung untuk terus mewujudkannya dengan profesional, transparan, dan akuntabel,” tegas andika.
Selain itu, Andika juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut serta mengawal proses hukum yang sedang berlangsung. Menurutnya, keterlibatan publik sangat penting agar kasus ini dapat diselesaikan dengan tuntas tanpa adanya intervensi atau kompromi dengan kepentingan tertentu.
Lebih jauh, Andika menekankan pentingnya reformasi internal di PT Pertamina sebagai langkah pencegahan agar kasus serupa tidak terulang di masa mendatang. Menurutnya, penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) harus menjadi prioritas agar perusahaan milik negara ini dapat beroperasi dengan lebih transparan dan profesional. (*)
