Lampung, berita-public.com — Universitas Lampung (Unila) menegaskan komitmennya dalam menangani setiap laporan dugaan kekerasan seksual di lingkungan kampus secara serius, objektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menanggapi pemberitaan mengenai dugaan kekerasan seksual yang melibatkan seorang dosen sekaligus Ketua Program Studi berinisial RF, pihak Unila melalui Siaran Pers Nomor 24033/UN26.07/HM/2026 menjelaskan bahwa Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT) telah mengambil langkah-langkah penanganan sesuai kewenangannya.
Proses penanganan yang dilakukan Satgas PPKPT meliputi pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait, penyusunan konstruksi kasus, koordinasi dengan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni serta Dekan fakultas terkait, hingga penyampaian tiga rekomendasi tindak lanjut kepada Rektor Unila.
Seluruh rangkaian penanganan ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi. Satgas juga tetap melanjutkan mekanisme pemeriksaan resmi dengan menghormati pilihan korban yang tidak menghendaki penyelesaian melalui restorative justice atau jalan damai kekeluargaan.
Tiga rekomendasi utama yang disampaikan Satgas PPKPT kepada pimpinan universitas meliputi:
- Tindak lanjut administratif terhadap RF berdasarkan ketentuan disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (1) Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 jo. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021.
- Fasilitasi pendampingan hukum melalui Tim Advokasi Unila apabila korban memilih menempuh proses hukum di kepolisian.
- Alternatif pendampingan hukum melalui Bidang Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) sesuai kebutuhan dan persetujuan korban.
Selain mengusut tuntas aspek hukum dan administratif, Satgas PPKPT bersama Dekan fakultas terkait memastikan bahwa hak-hak akademik korban tetap terlindungi dan terpenuhi dengan baik. Universitas memfasilitasi berbagai tahapan akademik agar korban dapat menyelesaikan studinya secara aman, kondusif, dan tanpa harus berhadapan langsung dengan terlapor (RF).
Upaya nyata tersebut meliputi pelaksanaan ujian dan penyelesaian administrasi tesis tanpa keterlibatan RF, serta koordinasi untuk mempercepat proses kelulusan korban. Berkat langkah-langkah tersebut, korban berhasil menuntaskan seluruh kewajiban akademiknya dan kini telah diwisuda.
Penegakan Disiplin ASN Mengacu pada PP Nomor 94 Tahun 2021
Terkait sanksi administratif bagi terlapor RF yang berstatus sebagai dosen PNS, Unila menegaskan bahwa prosesnya mengacu pada PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS. Aturan ini memuat kewajiban PNS untuk menaati hukum, bertindak profesional, menunjukkan integritas, serta larangan menyalahgunakan wewenang jabatan. Proses penegakan disiplin dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang dengan tetap menjamin objektivitas dan hak-hak terlapor.
Unila menegaskan bahwa jabatan atau kedudukan struktural seseorang tidak akan memberikan keistimewaan dalam penanganan kasus kekerasan. Universitas berkomitmen untuk terus menjaga transparansi yang akuntabel, mengutamakan kepentingan serta perlindungan korban, serta menciptakan lingkungan pendidikan tinggi yang aman, adil, dan bermartabat. (Rls/*)
