BANDAR LAMPUNG, BERITA-PUBLIC.COM – Anggota DPRD Kota Bandar Lampung dari Fraksi Partai Gerindra, Asroni Paslah, menegaskan pentingnya penanaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal itu ia sampaikan dalam kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (PIP-WK) yang digelar di Gunung Terang, Kecamatan Langkapura, Bandar Lampung, Selasa siang (30/9/2025).
Menurut Asroni, bangsa Indonesia saat ini tengah menghadapi tantangan serius di berbagai sektor meski era reformasi telah berjalan lebih dari satu dasawarsa. Ia menilai, nilai-nilai agama dan budaya bangsa tidak lagi dijadikan sumber etika dalam kehidupan berbangsa oleh sebagian masyarakat.
Akibatnya, muncul krisis moral yang berujung pada ketidakadilan, pelanggaran hukum, serta pelanggaran hak asasi manusia.
“Masalah bangsa kita saat ini bukan hanya soal ekonomi atau hukum, tapi juga soal hilangnya pijakan nilai. Pancasila harus kembali menjadi ideologi yang hidup, bukan sekadar hafalan,” ujar Asroni dalam sambutannya di hadapan peserta.
Ia juga menyinggung konflik sosial budaya yang muncul akibat kemajemukan suku, agama, dan budaya yang tidak dikelola secara adil dan bijak, baik oleh negara maupun masyarakat.
Tak hanya itu, Asroni menyoroti lemahnya penegakan hukum yang cenderung diskriminatif dan tidak sejalan dengan prinsip keadilan.
“Penegakan hukum banyak yang diselewengkan. Masih ada ketimpangan dalam perlakuan hukum terhadap masyarakat. Ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan persamaan hak di hadapan hukum,” lanjutnya.
Selain itu, ia menyampaikan bahwa praktik ekonomi nasional juga masih dirusak oleh budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Ketimpangan akses terhadap peluang ekonomi dan minimnya keberpihakan kepada pelaku UMKM turut memperburuk kondisi sosial.
Hal ini, kata Asroni, berdampak pada meningkatnya pengangguran, kemiskinan, serta melebarnya kesenjangan sosial dan ekonomi.
Menanggapi berbagai tantangan itu, Asroni mengusulkan sejumlah solusi strategis yang perlu menjadi perhatian bersama.
Di antaranya adalah menjadikan nilai-nilai agama dan budaya sebagai etika dasar kehidupan berbangsa, serta menghidupkan kembali Pancasila sebagai ideologi terbuka yang relevan dengan tantangan zaman.
Ia juga mendorong peningkatan kerukunan sosial antarkelompok masyarakat melalui dialog, kerja sama, dan semangat toleransi.
Peran aktif masyarakat, menurutnya, perlu lebih diutamakan ketimbang intervensi negara yang terlalu dominan dalam kehidupan sosial budaya.
“Pemerintah harus berani membuka ruang dialog yang sehat. Kita butuh pendekatan yang lebih manusiawi dan kolaboratif dalam menyelesaikan konflik sosial,” katanya.
Asroni juga menekankan pentingnya penegakan hukum yang konsisten dan bertanggung jawab. Menurutnya, penegakan hukum harus dimulai dari penyelesaian kasus-kasus korupsi secara tuntas.
Hal ini harus menjadi langkah awal dalam mewujudkan supremasi hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Ia menambahkan bahwa peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi berbasis pemberdayaan daerah dan ekonomi rakyat juga menjadi kunci dalam meredam gejolak sosial.
Di sisi lain, reformasi politik yang sehat diharapkan mampu melahirkan pemimpin yang berintegritas, berwawasan kebangsaan, dan mampu menjadi perekat bangsa.
“Kita butuh pemimpin yang tidak hanya pintar, tapi juga berakhlak dan mampu menjadi teladan. Pemimpin yang tahu cara mempersatukan, bukan memecah-belah,” tegasnya.
Kegiatan PIP dan Wawasan Kebangsaan yang digelar tersebut merupakan bagian dari agenda rutin untuk memperkuat pemahaman ideologi Pancasila di tengah masyarakat.
Kegiatan ini diikuti oleh tokoh masyarakat, pemuda, serta sejumlah elemen warga dari Kecamatan Langkapura.
Asroni berharap kegiatan semacam ini terus digalakkan untuk membentuk generasi bangsa yang memiliki jati diri kuat dan tidak mudah terpecah oleh isu-isu yang mengancam persatuan.
(*)
