Bandar Lampung, Berita-public.com – Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, melempar pernyataan menohok dalam Forum Group Discussion (FGD) “Roadmap Penanganan Banjir” yang digelar di Kampus IIB Darmajaya, Selasa (28/4/2026). Di hadapan akademisi dan pejabat lintas sektoral, ia menegaskan bahwa penertiban bangunan di atas aliran sungai kini menjadi harga mati untuk menyelamatkan kota dari ancaman tenggelam.
Eva mengungkapkan, tantangan terbesar Bandar Lampung saat ini adalah 6 sungai besar dan 33 pintu sungai kecil yang mayoritas mengalami penyempitan parah akibat alih fungsi lahan menjadi bangunan permanen.
Sentilan di Tengah Kampus
Menariknya, dalam pemaparan tersebut, Eva Dwiana secara spesifik menyinggung adanya bangunan yang menutup saluran air, bahkan memberikan “sentilan” kepada tuan rumah penyelenggara FGD.
“Banyak bangunan yang berdiri di atas aliran sungai, bahkan menutup saluran air. Termasuk kampus ini yang membuat aliran tidak normal dan memicu banjir,” tegas Eva blak-blakan.
Meski nada bicaranya tegas, Eva menjamin bahwa proses penertiban bangunan di atas sungai akan dilakukan dengan pendekatan persuasif guna menghindari konflik sosial. Namun, ia mengingatkan bahwa kompromi yang berlebihan hanya akan membuat Bandar Lampung terus terendam setiap hujan deras melanda.
Menagih Sinergi BBWS dan Provinsi
Persoalan banjir Bandar Lampung selama ini sering kali terjebak dalam sekat kewenangan. Menanggapi hal itu, Eva menekankan bahwa Pemerintah Kota tidak bisa berjalan sendiri. Ia mendorong adanya aksi nyata dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Mesuji Sekampung dan Pemerintah Provinsi Lampung.
“Kalau kita diamkan, banjir akan terus berulang. Harus ada kerja bersama dari hulu sampai hilir. Banjir bukan hanya masalah pemerintah, tapi tanggung jawab kolektif semua pihak,” ujarnya.
Peta Jalan Berbasis Data
Kegiatan yang dibuka oleh Kepala Bappeda Provinsi Lampung ini juga menghasilkan deklarasi bersama untuk mengimplementasikan *Roadmap* Penanganan Banjir berbasis data ilmiah. Peta jalan ini mencakup:
- Normalisasi Sungai, Fokus pada pengerukan sedimentasi dan pelebaran bantaran.
- Drainase Perkotaan, Perbaikan sistem aliran yang selama ini tersumbat sampah dan bangunan.
- Penguatan Regulasi, Ketegasan dalam izin mendirikan bangunan di daerah resapan air.
Akademisi, komunitas peduli lingkungan, hingga unsur Forkopimda yang hadir sepakat bahwa penanganan banjir tidak boleh lagi bersifat parsial atau sekadar formalitas seremonial.
Melalui forum ini, publik kini menanti apakah langkah konkret akan segera diambil pasca-terbitnya roadmap tersebut. Dengan total 5.886 warga yang terdampak banjir pada pertengahan April lalu, komitmen pemerintah kota untuk mewujudkan “Bandar Lampung Bebas Banjir” kini benar-benar sedang diuji.
“Kita ingin ke depan tidak ada lagi banjir. Itu harapan kita bersama,” pungkas Eva menutup forum. (*)
