Lampung Barat, berita-public.com — Sebuah ironi menyakitkan kini terjadi di SMPN 3 Liwa, sebuah sekolah negeri yang berdiri di tengah janji manis perbaikan pendidikan, namun nyatanya terjebak dalam lumpur ketidak jelasan. Dana ratusan juta rupiah mengalir deras, tapi bangunan sekolah justru dalam keadaan tragis yang diduga masuk kedalam pusaran KKN.
Di atas kertas, sekolah ini seharusnya menikmati fasilitas yang lebih baik. Pemerintah lewat Dana BOS rutin menggelontorkan dana pemeliharaan dan pengembangan perpustakaan setiap tahun. Tapi fakta di lapangan berkata lain, plafon bolong, tembok mengelupas, jendela pecah, hingga pojok baca yang tak lebih dari sudut yang berdebu dan usang.
Jika ini disebut hasil perbaikan, maka yang dipertontonkan adalah sebuah bentuk kegagalan paling telanjang dari pengelolaan anggaran sekolah.
Menurut salah satu sumber internal, selama dua tahun terakhir tak ada tanda-tanda perbaikan. Tak ada cat ulang, tak ada renovasi ringan. Padahal, dana yang diterima sekolah tahun 2023 yang diperuntukkan bagi pengembangan perpustakaan dan pemeliharaan sarana prasarana mencapai Rp 26.520.000. Begitu juga pada tahun 2024, total estimasi anggaran yang diterima Tahap 1 dan dua mencapai Rp. 214.942.000 yang juga diperuntukkan bagi pengembangan perpustakaan dan peliharaan sarana dan prasarana, tetapi hasil yang terlihat di sekolah sangat kontras dengan anggaran yang dikucurkan.
“Dana katanya ada, tapi kami tidak lihat bentuknya,” ungkap sumber tersebut.
Yang paling mencolok, tak ada papan transparansi penggunaan Dana BOS di lingkungan sekolah. Padahal ini merupakan kewajiban yang harus dipatuhi sesuai aturan pemerintah. Yang tercantum pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Lalu ke mana larinya dana-dana itu? Siapa yang mengatur, siapa yang bertanggung jawab?
Di tengah gaung besar reformasi pendidikan, SMPN 3 Liwa justru menjadi contoh betapa anggaran bisa begitu mudah lenyap tanpa jejak, tanpa hasil. Dana mengucur deras, tapi sekolah membusuk perlahan.
Tim investigasi FJMI (Forum Jurnalis Muda Infestigatif) akan terus menelusuri. Karena jika benar anggaran ini tak direalisasikan, maka yang terjadi bukan sekadar kelalaian, tapi bisa jadi bentuk pengkhianatan terhadap masa depan generasi muda.
Sampai berita ini dilansir, belum ada steatmen resmi dari kepala sekolah selaku penanggung jawab anggaran. (Red/Tim)
