Pringsewu, berita-public.com – SMK Yapemi Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu diduga adanya pungutan liar (pungli) bahkan adanya pemotongan dana bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP). Yang membuat sejumlah wali murid geram atas dugaan tersebut.
Bahwa dana PIP yang dipotong itu diduga digunakan untuk membayar partai politik, sebuah isu yang serius dan perlu diusut. Karena bentuk korupsi yang merugikan negara dan siswa.
Pihak berwenang, seperti Kemendikbudristek atau Ombudsman RI, perlu melakukan investigasi terhadap dugaan pemotongan dana PIP oleh SMK Yapemi Pagelaran. Serta diperlukan untuk diusut tuntas apakah benar adanya pemotongan dana PIP dan siapa saja yang terlibat di dalamnya. Serta apabila ada pihak yang terlibat dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (10/05)
Informasi yang diterima dari narasumber yang tidak ingin diketahui indentitas nya menjelaskan, ” Dugaan pemotongan PIP yang dilakukan oknum Kepala sekolah, bendahara dan operator SMK Yapemi, sudah berlangsung lama sejak tahun 2022 s/d 2025. Untuk pemotongan berbeda-beda mulai dari Rp. 200rb hingga Rp. 400rb dan beralasan untuk uang kas partai politik”, jelas sumber.
Menurut keterangan Aripin selaku operator di SMK Yapemi Pagelaran, “PIP apirmasi usualan DPR bang, dan juga ada pihak ketiga maksudnya bukan DPR mengusulkan meminta potongan. beliau menyampai kan kepada wali murid serta siswa yang setuju, bahkan itu juga usulnya kepada Kepala Sekolah”, ucap Aripin diruang kerjanya.
Kepala Sekolah SMK Yapemi Pagelaran, Imron saat dikonfirmasi melalui pesan singkat whatsapp, tidak menjawab.
Pihak organisasi yang mendapat Laporan dari masyarakat akan mengawal dugaan pungli ini sampai tuntas dan segera membuat laporan ke pihak APH. (Nando/ Red)
