Bandar Lampung, berita-public.com — PKBI Lampung menyelenggarakan diskusi publik bertajuk “Collaborative Empowerment for SDGs” di Djaya House Cafe & Resto, Bandar Lampung, Rabu (21/10/2026). Kegiatan yang dimulai pukul 19.00 WIB ini dihadiri oleh organisasi mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat guna memperkuat kolaborasi dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals / SDGs).
Diskusi ini menghadirkan tujuh narasumber dari berbagai latar belakang, mulai dari Bappeda Provinsi Lampung, akademisi, hingga perwakilan organisasi masyarakat sipil (OMS) dan media.
Peran Strategis Pemuda dan Tanggung Jawab Lingkungan
Direktur UBL SDGs Center, Dr. Eng. Ir. AR. Fritz Akhmad Nuzir, S.T., M.A., SCL., GA., IAI., menilai kaum muda memiliki peran strategis dalam mewujudkan SDGs melalui inovasi dan aksi nyata. Menurutnya, pemenuhan kebutuhan generasi masa kini tidak boleh mengabaikan daya dukung lingkungan demi menjamin masa depan generasi mendatang.
Senada dengan itu, Staf Advokasi dan Kampanye WALHI Lampung, Mustakim, menyoroti krisis lingkungan seperti kenaikan suhu udara dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kerap memicu keresahan serta aksi protes dari kalangan muda. Ia menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menangani isu ekologis secara optimal.
Perspektif Gender dan Peran Strategis Media
Ketua SP Sebay Lampung, Reni Yuliana Meutia, S.Kom., M.M., menegaskan bahwa seluruh 17 tujuan SDGs memiliki keterkaitan erat dengan perempuan. Ia menyayangkan masih adanya kesenjangan akses informasi dan minimnya pelibatan perempuan di perdesaan, di mana mereka kerap diposisikan sebagai objek ketimbang subjek pembangunan.
Dari sudut pandang media, Ketua AJI Bandar Lampung, Dian Wahyu Kusuma, M.Si., menyatakan bahwa program kerja lembaga swadaya masyarakat seringkali belum tersampaikan secara efektif kepada publik. Ia menekankan peran media dalam menyederhanakan isu kompleks seperti indikator SDGs, serta pentingnya pemberitaan yang setara gender dan berbasis fakta.
Komitmen Pemerintah Daerah dan Kontrol Sosial Masyarakat
Perwakilan Bappeda Provinsi Lampung menegaskan bahwa pemerintah membuka ruang luas bagi partisipasi aktif pemuda dan perempuan—baik dalam Musrenbang tingkat desa hingga provinsi, maupun dalam penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Daerah PKBI Lampung, Muhamad Fajar Santoso, S.H., M.H., mengingatkan bahwa pemerintah tidak dapat merumuskan kebijakan optimal tanpa mendengar aspirasi publik. Ia mendorong pemuda untuk terus melakukan kontrol sosial secara konstruktif serta mengkritisi pembangunan yang tidak berorientasi pada aspek sosial dan kesetaraan gender.
Direktur Eksekutif Yayasan Penggerak Lingkungan Sosial, Tri Meilan Purwati, S.Sos., turut mengajak kaum muda untuk meninggalkan sikap apatis dan berani mengambil peran dalam memulihkan nilai-nilai sosial yang mulai bergeser.
Kritisnya Suara Peserta
Dalam sesi tanya jawab, perwakilan MCC UIN menyampaikan kritik tajam terhadap lambatnya penanganan karhutla serta kebijakan pemerintah yang dinilai belum berpihak kepada masyarakat. Ia juga mempertanyakan respons aparat terhadap ruang ekspresi pemuda yang menyampaikan aspirasi lewat aksi damai, sekaligus mengajak mahasiswa untuk bangkit dari sikap apatis dalam mengawal isu-isu strategis nasional. (*)
