Lampung, berita-public.com — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mendorong Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) menjadi instrumen strategis untuk memperkuat ekonomi desa, mempercepat hilirisasi potensi lokal, serta memastikan nilai tambah kekayaan daerah dapat dinikmati langsung oleh masyarakat desa.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Mirza saat menghadiri Seminar Nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Gedung Semergou, Kompleks Kantor Pemerintah Kota Bandar Lampung, Jumat (4/9/2026).
Seminar hasil kolaborasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), serta 10 asosiasi desa se-Indonesia ini digelar guna memantapkan langkah implementasi KDKMP di Provinsi Lampung.
Dalam arahannya, Gubernur Mirza menilai keberadaan KDKMP sangat krusial untuk merestrukturisasi perputaran ekonomi yang selama ini timpang. Menurutnya, sekitar 70 persen uang di desa justru mengalir ke wilayah perkotaan, sementara masyarakat desa hanya menikmati sisanya sebesar 30 persen.
”Padahal, sekitar 70 persen penduduk Indonesia—termasuk mayoritas warga Lampung—tinggal di pedesaan. Kondisi ini membuat warga desa harus memperebutkan bagian yang kecil dari kekayaan ekonomi yang sebenarnya mereka hasilkan sendiri,” ujar Mirza.
Gubernur menyayangkan potensi besar komoditas unggulan Lampung seperti singkong, padi, dan jagung yang selama ini menyokong kebutuhan nasional, belum mampu memakmurkan warga desa secara optimal. Hal ini terjadi karena bahan mentah dikirim keluar desa tanpa melalui proses hilirisasi.
Melalui KDKMP, Pemprov Lampung ingin mendorong desa mengolah komoditasnya sendiri agar memiliki nilai tambah.
”Desa penghasil jagung diandalkan mengolah pakan ternak, desa penghasil singkong mengolah produk pangan olahan, dan desa penghasil padi memiliki fasilitas penggilingan (rice milling). Sesuai arahan Presiden, kita ingin proses peningkatan nilai tambah dilakukan langsung di desa,” jelasnya.
Pemprov Lampung juga mengintegrasikan program KDKMP dengan program daerah Desaku Maju serta penguatan UMKM lokal. Langkah percepatan ini didukung penuh oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Capaian Lampung pun tergolong progresif. Provinsi Lampung kini menempati peringkat keempat nasional sekaligus peringkat pertama di luar Pulau Jawa dalam pembentukan dan pembangunan KDKMP.
”Keberhasilan ini tak lepas dari peran Forkopimda dan kesiapan para kepala desa yang memiliki seni serta kemampuan dalam mengelola potensi wilayahnya demi kemakmuran warga,” tambah Mirza.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto memaparkan bahwa pembangunan sarana KDKMP secara nasional kini memasuki tahap finalisasi. Lebih dari 35.000 gudang dan gerai sedang disiapkan sebelum memasuki tahapan validasi, verifikasi bangunan, hingga operasional.
”KDKMP merupakan program strategis Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan Asta Cita keenam, yaitu membangun Indonesia dari desa dan akar rumput demi pemerataan ekonomi serta penanggulangan kemiskinan,” tegas Yandri.
Yandri menambahkan, berbagai program pemberdayaan seperti Desa Ekspor, Desa Wisata, Desa Budaya, hingga desa tematik akan terinterkoneksi dengan KDKMP melalui sinergi bersama Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan UMKM.
”Semua kita ajak bergerak bersama. Dengan semangat Bangun Desa, Bangun Indonesia, kita meyakini bahwa membangun desa adalah wujud nyata membangun Indonesia,” pungkas Yandri. (*)
