Jakarta, berita-public.com — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya respons cepat dan narasi terpadu bagi jajaran humas pemerintah pusat maupun daerah dalam menghadapi arus disinformasi, fitnah, dan kebencian (DFK) di era digital.
Pesan tersebut disampaikan Bima Arya saat mewakili Mendagri pada Forum Koordinasi bertema “Optimalisasi Peran Humas Kementerian/Lembaga dan Pemda” di Graha Marinir Panti Perwira, Jakarta, Selasa (1/9/2026).
Bima menilai pola komunikasi publik saat ini telah berubah drastis, di mana arus informasi tidak lagi didominasi pemerintah, melainkan dipicu oleh konten viral buatan masyarakat (user-generated content).
”Kalau dulu panggung media didesain pemerintah. Sekarang terbalik: masyarakat merekam, mengunggah, viral, terbentuk persepsi, baru pemerintah merespons. Kecepatan respons sangat krusial agar ruang informasi tidak diisi oleh spekulasi liar,” tegas Bima Arya.
Guna menghadapi pergeseran lanskap media dan mencegah berkembangnya framing negatif, Wamendagri membeberkan sejumlah langkah strategis bagi praktisi humas daerah:
- Respons dalam Hitungan Jam, Kecepatan klarifikasi sangat penting agar disinformasi segera diredam. Kemendagri mengapresiasi sejumlah Pemda yang telah memiliki unit khusus cyber hoax untuk menepis isu miring secara cepat dan terukur.
- Keterlibatan Sejak Awal (Ko-Kreasi), Humas tidak boleh hanya diposisikan di tahap akhir untuk ‘pemadam kebakaran’. Jajaran komunikasi publik wajib dilibatkan sejak tahap perencanaan kebijakan untuk merumuskan narasi tunggal yang dominan.
- Optimalisasi Media Monitoring, Memanfaatkan alat pemantau media tidak sekadar untuk mengukur keterbacaan rilis, melainkan untuk membaca analisis sentimen publik secara mendalam.
- Lepas Sikap Defensif (Jemput Bola), Humas diminta tidak hanya reaktif saat diserang isu, tetapi harus proaktif mempublikasikan berbagai capaian positif dan narasi inspiratif dari daerah.
Forum koordinasi tersebut turut dihadiri oleh Menko Polkam Djamari Chaniago, Menkomdigi Meutya Hafid, serta Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari. (*)
