Jakarta, berita-public.com — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menginstruksikan seluruh pemerintah daerah (Pemda) untuk mewaspadai tren kenaikan harga komoditas pangan utama yang berpotensi memicu lonjakan inflasi nasional. Tiga komoditas yang menjadi perhatian mendesak meliputi daging ayam ras, telur ayam ras, dan beras.
Instruksi tersebut disampaikan Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan penandatanganan kesepakatan pemberdayaan di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (14/9/2026).
Mendagri memaparkan, meski angka inflasi nasional sebesar 3,19 persen terbilang relatif terkendali, angka tersebut menunjukkan tren kenaikan dibandingkan periode sebelumnya yang berada di posisi 2,88 persen. Secara bulanan (month-to-month), terjadi kenaikan sebesar 0,21 persen dari Juli ke Agustus 2026.
Laju kenaikan ini terutama ditopang oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau, serta sektor pendidikan dan perawatan pribadi.
”Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) perlu segera menggelar operasi pasar. Kumpulkan para produsen dan distributor untuk mengurai akar penyebab kenaikan harga komoditas pangan ini,” tegas Tito.
Selain dinamika pangan lokal, Tito mengingatkan Pemda dan Kementerian Perhubungan untuk mewaspadai gejolak harga minyak dunia yang berisiko mengerek biaya transportasi, khususnya tarif angkutan udara akibat kenaikan harga avtur.
Mendagri juga menyoroti masih tingginya disparitas angka inflasi antarwilayah. Ia mendesak Pemda yang mencatatkan inflasi tinggi agar segera mengoptimalkan peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), seraya memberikan apresiasi kepada daerah yang berhasil menjaga stabilitas harga.
Senada dengan Mendagri, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Tomsi Tohir menekankan pentingnya langkah antisipatif dini sebelum kenaikan harga menyentuh batas toleransi.
”Monitoring harus dilakukan pada setiap rantai distribusi, mulai dari peternak, distributor, hingga pedagang eceran. Jangan menunggu harga terlanjur melonjak tinggi baru dilakukan intervensi,” ujar Tomsi. (*)
