(BP),BANDAR LAMPUNG—Dugaan pungutan liar kembali mencuat di dunia pendidikan, kali ini dari SD Negeri 1 Palapa Bandar Lampung. Berbagai laporan menunjukkan praktik tidak etis terkait jual beli Buku Lembar Kerja Siswa (LKS) dan biaya kegiatan ekstrakurikuler, memicu keprihatinan mendalam dari orang tua dan masyarakat.
Informasi yang beredar mengindikasikan bahwa siswa di SD Negeri 1 Palapa diwajibkan membeli LKS sebagai syarat mengikuti pelajaran, terutama bagi kelas yang belum memiliki buku akibat peralihan kurikulum baru. Beberapa siswa bahkan terpaksa menitipkan pembelian kepada guru, menimbulkan pertanyaan serius tentang transparansi dan integritas dalam proses pendidikan.
Lebih jauh, dugaan pungutan liar mencuat seputar biaya kegiatan ekstrakurikuler yang dibebankan kepada semua siswa, berkisar antara Rp50.000 hingga Rp100.000. Siswa diharuskan mengikuti minimal satu kegiatan, menambah beban finansial yang sudah berat bagi orang tua. Biaya tambahan untuk bimbingan belajar mencapai Rp125.000 per bulan, dengan jumlah rombongan belajar yang mencapai 24.
Tak hanya itu, siswa juga diwajibkan membayar uang kas bulanan sebesar Rp10.000 hingga Rp15.000, yang dikelola oleh wali murid, menimbulkan kecurigaan lebih lanjut mengenai akuntabilitas penggunaan dana tersebut. Informasi mengejutkan lain menyebutkan bahwa siswa dari luar zona harus membayar biaya tambahan hingga Rp2,5 juta kepada oknum guru, semakin memperkuat dugaan praktik pungutan liar yang merugikan orang tua.
Namun, saat dikonfirmasi, Kepala Sekolah SD Negeri 1 Palapa membantah semua tuduhan tersebut. Ia beralasan bahwa tidak ada praktik pungutan liar di sekolahnya dan biaya ekstrakurikuler tidak dipaksakan. Menurutnya, semua keputusan biaya telah disepakati dalam rapat bersama wali murid. Namun, keengganan kepala sekolah untuk membahas isu ini sebelumnya hanya menambah kecurigaan masyarakat terhadap transparansi dan integritas lembaga pendidikan ini.
Dengan berbagai dugaan yang berkembang, masyarakat menantikan penjelasan lebih lanjut dan tindakan tegas agar praktik pendidikan yang seharusnya berorientasi pada kemajuan dan keadilan dapat terwujud
(TIM)
