Bandar Lampung, berita-public.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung memperkuat upaya pengendalian inflasi daerah menyusul tren kenaikan harga sejumlah komoditas pangan, terutama beras yang masih mengalami peningkatan dalam beberapa bulan terakhir.
Hal tersebut menjadi salah satu perhatian dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah, Senin (20/7/2026).
Rakor yang dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, tersebut diikuti secara virtual oleh Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Yanyan Ruchyansah, dari Ruang Command Center Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung.
Dalam rapat tersebut, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS), Ateng Hartono, mengungkapkan bahwa kelompok makanan, minuman, dan tembakau masih menjadi penyumbang utama inflasi pada Juli 2026.
Sejumlah komoditas yang perlu diwaspadai meliputi cabai rawit, cabai merah, bawang merah, telur ayam ras, beras, dan sigaret kretek mesin.
BPS juga mencatat harga beras masih menunjukkan tren kenaikan. Beras medium mengalami peningkatan selama empat bulan berturut-turut sejak April hingga Juli 2026. Sementara itu, beras premium telah mengalami kenaikan sejak Maret 2026.
Hingga minggu ketiga Juli 2026, harga rata-rata beras premium mencapai Rp16.313 per kilogram atau naik 0,42 persen dibandingkan periode sebelumnya.
Dari hasil pemantauan Indeks Perkembangan Harga (IPH) hingga 17 Juli 2026, hanya empat provinsi di wilayah Papua yang mengalami kenaikan. Sementara provinsi lainnya menunjukkan tren penurunan.
Di tingkat kabupaten/kota, jumlah daerah yang mengalami kenaikan IPH juga berkurang dari 78 menjadi 69 daerah. Adapun delapan kabupaten/kota tercatat berada dalam kondisi stabil.
Menanggapi perkembangan tersebut, Kepala Divisi Perencanaan Operasi dan Analisa Harga Pasar Perum Bulog, Muhammad Wawan Hidayanto, menyampaikan sejumlah strategi untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan.
Langkah tersebut mencakup penguatan pemantauan harga gabah, beras, dan biaya distribusi, optimalisasi penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), serta pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) di wilayah prioritas.
Bulog juga memastikan distribusi pangan menjangkau daerah kepulauan dan wilayah terpencil. Koordinasi dengan pemerintah daerah diperkuat melalui dukungan Fasilitas Distribusi Pangan (FDP) dan penyediaan gudang untuk menekan biaya logistik.
Sementara itu, Tomsi Tohir meminta Bulog segera mengoptimalkan penyaluran stok beras pemerintah yang tersedia untuk mengantisipasi kenaikan harga di berbagai daerah.
Menurutnya, ketersediaan stok beras yang memadai harus diikuti dengan penyaluran secara maksimal agar dapat menekan potensi kenaikan harga dan mengurangi tekanan inflasi.
Tomsi juga meminta pemerintah daerah dan Bulog meningkatkan koordinasi serta melakukan pemantauan harga secara intensif. Langkah antisipatif perlu dilakukan sejak dini agar pasokan dan harga pangan tetap stabil.
Dengan demikian, daya beli masyarakat dapat terjaga dan laju inflasi daerah tetap terkendali. (*)
