Bandar Lampung, berita-public.com – Provinsi Lampung mencatatkan tingkat inflasi tahunan (year-on-year/yoy) terendah di Pulau Sumatera. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) hingga Juli 2026, inflasi Lampung tercatat sebesar 1,76 persen.
Capaian tersebut menunjukkan hasil positif dari upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung bersama berbagai pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
Hal itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Perubahan Regulasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Senin (4/8/2026).
Rapat yang dipimpin Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri, Yusharto Huntoyungo, tersebut diikuti secara virtual oleh seluruh pemerintah daerah.
Pemprov Lampung mengikuti kegiatan melalui Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Yanyan Ruchyansah, dari Ruang Command Center Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung.
Dalam arahannya, Yusharto mengatakan pengendalian inflasi nasional menunjukkan perkembangan positif sejak pemerintah pusat dan daerah rutin menggelar rapat koordinasi pada Oktober 2022.
Saat itu, inflasi nasional mencapai 5,95 persen. Namun, hingga akhir Juli 2026, angka tersebut berhasil ditekan menjadi 2,88 persen secara tahunan, dengan deflasi bulanan sebesar 0,14 persen.
Menurut Yusharto, pencapaian tersebut tidak terlepas dari kerja sama pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan berbagai kebijakan pengendalian harga.
“Keberhasilan ini merupakan hasil kerja bersama seluruh pemerintah daerah yang secara konsisten melakukan langkah-langkah pengendalian inflasi sehingga stabilitas harga dapat terus terjaga,” ujar Yusharto.
Ia menyebut Lampung sebagai provinsi dengan inflasi terendah di Sumatera. Sebaliknya, inflasi tertinggi di kawasan tersebut tercatat di Aceh sebesar 5,38 persen.
Meski demikian, pemerintah daerah diminta tetap mengawasi pergerakan harga sejumlah komoditas strategis, terutama beras, bawang putih, minyak goreng, daging ayam ras, dan daging sapi yang masih berkontribusi terhadap inflasi di sejumlah wilayah.
Sementara itu, harga bawang merah, cabai merah, cabai rawit, dan gula pasir menunjukkan kecenderungan menurun di sebagian besar daerah.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, menjelaskan bahwa Indonesia pada Juli 2026 mengalami deflasi bulanan sebesar 0,14 persen. Adapun inflasi tahunan tercatat 2,88 persen dan inflasi tahun kalender sebesar 1,65 persen.
Penurunan harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi salah satu faktor utama terjadinya deflasi. Komoditas bawang merah, cabai rawit, cabai merah, telur ayam ras, dan tomat memberikan kontribusi terbesar terhadap penurunan harga.
Namun, harga beras dan bawang putih masih mengalami kenaikan.
Ateng juga mengungkapkan Kabupaten Lampung Timur menjadi daerah dengan deflasi terdalam di wilayah Sumatera sekaligus termasuk kabupaten dengan tingkat inflasi tahunan terendah di kawasan tersebut.
Sementara itu, Yanyan Ruchyansah menyampaikan bahwa capaian inflasi Lampung merupakan hasil sinergi seluruh pihak dalam menjaga kestabilan harga kebutuhan masyarakat.
Ia menjelaskan, inflasi Lampung mengalami penurunan pada Juni dan Juli 2026. Secara bulanan atau month-to-month (mtm), inflasi yang sebelumnya sebesar 0,55 persen turun menjadi minus 0,49 persen.
Kemudian, secara tahunan atau year-on-year (yoy), inflasi turun dari 2,46 persen menjadi 1,76 persen. Sementara secara tahun kalender atau year-to-date (ytd), angkanya menurun dari 2,40 persen menjadi 1,92 persen.
“Ini menunjukkan berbagai langkah pengendalian inflasi yang selama ini kita lakukan telah memberikan hasil yang signifikan,” kata Yanyan.
Ia menambahkan, penurunan inflasi tersebut sejalan dengan perkembangan Indeks Perkembangan Harga (IPH) Provinsi Lampung yang dalam beberapa pekan terakhir berada pada level negatif.
Selain menjaga stabilitas harga, Yanyan meminta seluruh perangkat daerah menindaklanjuti hasil rapat, termasuk mempercepat koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Lampung.
Pemprov Lampung juga diminta memperkuat sistem peringatan dini (early warning system) untuk mengantisipasi potensi gejolak harga.
Upaya tersebut dilakukan melalui pemantauan secara berkelanjutan terhadap produksi, distribusi, perkembangan harga harian, ketersediaan pasokan, hingga ekspektasi pasar.
“Saya berharap mekanisme early warning ini terus diperkuat sehingga potensi gejolak harga dapat dideteksi lebih awal. Dengan pemantauan yang detail dan berkelanjutan, pemerintah daerah dapat mengambil langkah cepat dan tepat untuk menjaga stabilitas harga serta daya beli masyarakat,” pungkasnya.
Dengan inflasi tahunan sebesar 1,76 persen, Lampung diharapkan dapat mempertahankan stabilitas ekonomi daerah, memperkuat daya beli masyarakat, serta menciptakan iklim usaha yang kondusif guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. (*)
