Tulang Bawang Barat, Berita-public.com —Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) menggelar Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I atas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Agenda ini sekaligus menetapkan Tiga Raperda Inisiatif DPRD di Ruang Rapat Paripurna benteng legislatif setempat, Senin (22/6/2026).
Rapat paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Tubaba, Busroni, serta dihadiri oleh Penjabat (Pj) Bupati Tubaba, Novriwan Jaya. Turut hadir jajaran Wakil Ketua dan anggota DPRD, unsur Forkopimda, Sekdakab, jajaran kepala OPD, para camat, hingga kepala tiyuh (desa) se-Kabupaten Tubaba.
Dalam penyampaian nota pengantar pertanggungjawaban APBD, Bupati Novriwan Jaya mengungkapkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tubaba TA 2025 kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Lampung.
“Keberhasilan mempertahankan opini WTP untuk yang ke-15 kalinya secara beruntun ini adalah bukti nyata komitmen Pemkab Tubaba bersama DPRD sebagai mitra strategis dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, transparan, dan akuntabel,” ujar Novriwan.
Berdasarkan data audit BPK, kinerja anggaran Pemkab Tubaba secara umum terserap cukup optimal dengan rincian capaian sebagai berikut:
- Pendapatan Daerah: Target sebesar Rp933,23 miliar, terealisasi mencapai Rp858,25 miliar (91,96%).
- Belanja Daerah: Pagu dianggarkan sebesar Rp946,80_miliar, terealisasi sebesar Rp864,18 miliar (91,27%).
- Pembiayaan Daerah: Terealisasi sebesar Rp13,89 miliar (102,33%).
- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA): Mencatatkan angka sebesar Rp7,95 miliar, yang bersumber dari hasil efisiensi penghematan belanja operasional perangkat daerah.
Pemerintah daerah juga memaparkan sejumlah raport hijau indikator makro pembangunan daerah sepanjang periode lima tahun terakhir, di antaranya:
1. Penurunan Angka Kemiskinan: Mampu ditekan dari sebelumnya 20,35 ribu jiwa menjadi 19,04 ribu jiwa.
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM): Berhasil merangkak naik hingga menyentuh angka 70,61 pada akhir tahun 2025.
3. Kemandirian Fiskal: Pemkab berkomitmen menggenjot PAD melalui skema digitalisasi retribusi daerah dan melakukan evaluasi ketat terhadap program yang daya serapnya rendah.
Merespons pandangan umum fraksi-fraksi DPRD, Bupati secara tegas memastikan jaminan pelayanan sosial kemasyarakatan. Salah satunya lewat penguatan Program Tubaba Q Sehat berupa perbaikan distribusi obat dan optimalisasi layanan kesehatan gratis di 9 kecamatan.
“Pemerintah memastikan tidak boleh ada lagi penolakan pasien darurat dari keluarga kurang mampu hanya karena kendala administrasi BPJS. Saat ini kami sedang melakukan validasi data kepesertaan jaminan kesehatan nasional agar bantuan subsidi ini benar-benar tepat sasaran bagi yang membutuhkan,” tegas Bupati.
Paripurna diakhiri dengan penyerahan naskah Raperda secara simbolis serta penandatanganan kesepakatan bersama demi kelanjutan pembangunan Tubaba yang maju dan berdaya saing. (*)
