Lampung, berita-public.com — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung secara terbuka meredam dinamika dan sumbatan komunikasi yang sempat memicu ketegangan dengan insan pers. Pemprov menegaskan komitmennya untuk menghormati independensi wartawan serta menjamin keterbukaan informasi publik di Bumi Ruwa Jurai.
Sikap tegas tersebut disampaikan langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Marindo Kurniawan saat menggelar silaturahmi bersama pimpinan organisasi media, pimpinan redaksi, dan para jurnalis di lingkungan Pemprov Lampung.
Hadir mewakili Gubernur Lampung yang berhalangan hadir lantaran agenda adat di Kabupaten Pesawaran, Marindo secara eksplisit menyampaikan permohonan maaf atas insiden dan kendala komunikasi yang terjadi belakangan ini.
”Atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, dan jajaran OPD, kami menyampaikan permohonan maaf. Tidak ada sedikit pun niat dari kami untuk membatasi profesi jurnalistik apalagi menutupi keterbukaan informasi publik,” ujar Marindo di hadapan puluhan wartawan. (Kamis, 08/10/26)
Pertemuan yang turut dihadiri jajaran Kepala OPD seperti Kadis PTSP, Kepala BKD, Sekretaris DPRD, Karo Umum, hingga perwakilan Dinas Kominfo ini menjadi momentum koreksi total bagi jajaran birokrasi Pemprov Lampung.
Menanggapi berbagai aspirasi serta kritik pedas dari pimpinan organisasi pers, Marindo memastikan bahwa Pemprov Lampung akan segera membenahi Standard Operating Procedure (SOP) pengawalan kegiatan pimpinan daerah yang dinilai kerap kaku di lapangan.
”Pertemuan hari ini menjadi bahan evaluasi serius. Kami sepakat merombak SOP pengawalan pimpinan serta tata kelola komunikasi publik agar ke depan tidak ada lagi salah penafsiran atau sekat antara pejabat dan media,” tegas Sekdaprov.
Dalam kesempatan itu, Marindo juga meluruskan polemik keberadaan tim media pimpinan. Ia menegaskan bahwa operasional maupun perekrutan tim media pribadi pimpinan murni bersifat hubungan kerja profesional personal dan sama sekali tidak menyedot alokasi APBD.
Mengakhiri penjelasannya, Marindo menggarisbawahi bahwa insan pers adalah pilar utama demokrasi dan mitra strategis dalam mengawal arah pembangunan daerah.
”Pembangunan di Lampung tidak bisa berjalan sendiri tanpa peran serta teman-teman media. Prinsip kita tegas: no one left behind tidak ada satu pihak pun yang ditinggalkan dalam proses pembangunan daerah ini,” pungkasnya.
Lewat ruang dialog ini, Pemprov Lampung berharap iklim kemitraan yang sehat, harmonis, serta saling mengontrol antara pemerintah daerah dan media massa dapat kembali terjalin secara berkelanjutan. (Red)
