Tulang Bawang Barat, berita-public.com – Konflik agraria seluas 150 hektare di Tiyuh Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), Provinsi Lampung, kembali memanas. Merasa resah dan terintimidasi, warga setempat secara resmi melayangkan surat permohonan perlindungan hukum kepada Kapolda Lampung melalui Irwasda Polda Lampung.
Surat yang ditandatangani perwakilan warga, Chandra Hartono, tersebut dipicu oleh tindakan tim kuasa hukum PT Huma Indah Mekar (PT HIM), Dr. Sumarsih, S.H., M.H., dan rekan. Warga menilai pihak kuasa hukum perusahaan memaksakan kehendak baik secara lisan maupun melalui layangan somasi pertama dan kedua untuk membongkar rumah serta tanaman tumbuh di atas lahan yang diklaim warga sebagai hak sah mereka.
Ketegangan bertambah setelah pihak PT HIM mulai menutup dan memasang portal pada empat akses jalan utama. Menurut warga, akses tersebut terdiri dari dua jalan umum yang sudah ada sebelum PT HIM beroperasi, serta dua Jalan Usaha Tani (JUT) yang menjadi urat nadi warga menuju ladang dan persawahan.
Akibat situasi yang tidak kondusif, aktivitas ekonomi masyarakat lumpuh. Warga terpaksa menghentikan kegiatan bertani dan berkebun demi berjaga-jaga mengamankan rumah, lahan, serta hewan ternak mereka dari ancaman pengosongan paksa.
”Kami mewakili masyarakat Tiyuh Penumangan memohon perlindungan hukum dan jaminan rasa aman kepada Bapak Kapolda Lampung. Saat ini warga resah dan tidak bisa beraktivitas normal karena harus berjaga menjaga rumah dan harta benda mereka. Jangan sampai warga yang memperjuangkan hak berdasarkan putusan pengadilan justru merasa terancam di tempat tinggalnya sendiri,” ujar Chandra Hartono, Minggu (22/11/2026).
Berpegang pada Putusan Berkekuatan Hukum Tetap
Dalam surat permohonannya, warga memaparkan dasar hukum penguasaan lahan 150 hektare tersebut yang merujuk pada rangkaian putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), mulai dari Putusan PN Menggala Nomor 04/Pdt.G/2007/PN.Mgl, Putusan PT Tanjung Karang Nomor 07/Pdt/2009/PT.TK, hingga Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 3054 K/PDT/2010.
Upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan PT HIM pun telah ditolak oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 276 PK/PDT/2012 tertanggal 28 Februari 2013.
Polemik Kompensasi dan Pembatalan Perdamaian
Chandra turut menguraikan kronologi pascaputusan kasasi, di mana PT HIM sempat meminta warga menunda permohonan eksekusi dengan janji memberikan kompensasi sebesar Rp2 miliar setelah putusan PK terbit. Namun, alih-alih merealisasikan janji tersebut, PT HIM justru menyalurkan dana sebesar Rp7,5 miliar kepada kelompok lain bernama Tim 31, bukan kepada Tim 13 yang selama ini menjadi perwakilan sah masyarakat di bawah nama Pahlevi Pangerang.
Tindakan tersebut berujung pada keberatan hukum. Ketua PN Menggala kemudian membatalkan akta perdamaian terkait dana Rp7,5 miliar tersebut. Penyidik Polda Lampung yang menindaklanjuti laporan pidana dari Tim 13 juga dikabarkan telah menetapkan sembilan orang sebagai tersangka dalam kasus pencairan dana tersebut.
Sementara itu, terkait gugatan wanprestasi yang diajukan PT HIM melalui Putusan PN Menggala Nomor 15/Pdt.G/2015/PN.Mgl, warga menegaskan bahwa amar putusan majelis hakim menolak seluruh tuntutan perusahaan untuk menguasai lahan 150 hektare, membatalkan eksekusi, maupun menuntut ganti rugi dari masyarakat.
Pernah Dikawal Kemensetneg dan Komnas HAM
Persoalan tertundanya eksekusi lahan ini sebenarnya telah mendapat atensi pemerintah pusat. Pada 2017, Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) menerbitkan surat rekomendasi kepada Badan Pengawasan MA RI agar memastikan pelaksanaan eksekusi. Pada tahun yang sama, Komnas HAM RI juga menyurati Ketua PT Tanjung Karang untuk mengawasi jalannya eksekusi, yang kemudian diikuti audiensi warga bersama Kapolda Lampung saat itu, Irjen Pol. Drs. Sujarno.
Melalui surat permohonan yang juga ditembuskan kepada Kapolres Tubaba dan Kepalou Tiyuh Penumangan tersebut, warga menyampaikan tiga poin tuntutan utama kepada Kapolda Lampung:
- Memberikan perlindungan hukum secara penuh kepada masyarakat Tiyuh Penumangan.
- Menjamin rasa aman dan membebaskan warga dari segala bentuk intimidasi, khususnya terkait langkah-langkah dari pihak kuasa hukum PT HIM.
- Merekomendasikan kepada Kapolres Tulang Bawang Barat untuk segera memediasi PT HIM agar membuka kembali empat akses jalan umum dan Jalan Usaha Tani yang ditutup portal.
”Harapan kami sederhana, negara hadir melindungi masyarakat. Kami hanya ingin hidup tenang, bekerja di ladang dan sawah tanpa rasa takut, serta mendapatkan kepastian hukum dan keadilan,” pungkas Chandra. (*)











