Lampung, berita-public.com — Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menekankan bahwa hilirisasi komoditas dan penguatan kedaulatan pangan merupakan instrumen vital dalam memacu pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional.
Hal tersebut ditegaskan Gubernur saat menerima peserta Praktik Kerja Dalam Negeri (PKDN) Sespimti Polri Dikreg ke-35 Tahun 2026 di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung, Rabu (15/4/2026). Pertemuan ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi lintas sektoral dalam mendukung ketahanan pangan, energi, dan ekonomi inklusif.
Dalam paparannya, Gubernur Mirza menjelaskan bahwa secara historis dan geografis, Lampung memegang peranan kunci. Sejak era Laksamana Cheng Ho hingga kini, Lampung tetap menjadi jalur perdagangan internasional yang vital.
Sebagai penghubung utama antara Pulau Sumatera dan Jawa, Lampung bertindak sebagai simpul distribusi nasional. “Sumatera adalah pusat produksi dan Jawa adalah pusat konsumsi. Posisi Lampung berada tepat di tengah sebagai pemegang kunci rantai pasok nasional,” ujar Gubernur.
Transformasi Ekonomi: Dari Hulu ke Hilir
Lampung memiliki kekayaan agraria yang luar biasa dengan luas lahan mencapai 3,3 juta hektare. Selain menjadi lumbung padi dan jagung, Lampung merupakan eksportir kopi terbesar di Indonesia dan produsen nanas terbesar di dunia, menyumbang sekitar 23% produksi global.
Namun, Gubernur Mirza menyoroti tantangan klasik: rantai distribusi yang terlalu panjang sehingga merugikan petani. Untuk memutus rantai kemiskinan di pedesaan, Pemprov Lampung kini fokus pada program “Desaku Maju” melalui hilirisasi di tingkat desa.
“Dahulu keuntungan lebih banyak dinikmati pihak hilir. Melalui penyediaan fasilitas pengering (dryer) dan pengembangan pupuk organik berbasis limbah desa, kita memberikan nilai tambah langsung kepada petani agar pendapatan mereka meningkat,” jelasnya.
Selain pangan, Lampung tengah mengoptimalkan potensi energi terbarukan seperti panas bumi, tenaga surya, dan bioenergi berbasis singkong. Gubernur Mirza menegaskan bahwa negara harus hadir sebagai regulator yang kuat untuk mengatur tata niaga yang adil.
“Pemerintah tidak boleh hanya fokus pada APBD. Sebab, 90 persen ekonomi bergerak di sektor riil. Di sinilah negara harus hadir memastikan distribusi manfaat ekonomi dirasakan masyarakat luas secara inklusif,” pungkas Mirza.
Sementara itu, Irjen Pol. Chuszaini Patoppoi menyatakan bahwa PKDN ini bertujuan memperkuat kepemimpinan strategis Polri dalam mendukung agenda nasional. Selama di Lampung, para peserta telah melakukan observasi di Pelabuhan Panjang, berdiskusi dengan BI, OJK, dan Bulog, hingga meninjau UMKM di Lapas Perempuan.
“Lampung memiliki potensi luar biasa. Ini menjadi bahan pembelajaran penting bagi peserta didik dalam merumuskan kebijakan strategis, terutama dalam kolaborasi Polri-TNI untuk menjaga stabilitas pangan nasional,” tutupnya. (*)
