Lampung Tengah, berita-public.com — Lembaga penegak hukum kembali membongkar praktik kotor di sektor pendidikan daerah. Kejaksaan Tinggi (Kejati Lampung) melalui Bidang Tindak Pidana Khusus secara resmi melakukan penggeledahan dan penyitaan di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Lampung Tengah, Rabu (10/11/2026).
Langkah hukum tegas ini dilakukan menyusul penyidikan mendalam atas dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan dalam jabatan yang melibatkan oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Disdikbud Lampung Tengah. Perkara ini berkaitan langsung dengan dana Program Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun Anggaran 2026.
Berdasarkan konstruksi perkara yang tengah diusut, modus operandi yang digunakan tergolong sistematis dan menciderai dunia pendidikan. Oknum pejabat atau ASN di Disdikbud Lampung Tengah diduga kuat mematok setoran liar dengan kisaran 10 persen hingga 15 persen kepada sejumlah kepala sekolah. Permintaan upeti haram tersebut dikabarkan dikoordinasikan dan diserahkan secara tunai.
Hingga saat ini, Tim Penyidik Pidsus Kejati Lampung masih terus mengembangkan penyelidikan guna membongkar jaringan, aktor intelektual di balik layar, serta aliran dana hasil pemerasan yang menggerus hak-hak pembangunan fasilitas pendidikan tersebut.
Geledah Sejumlah Lokasi dan Sita Barang Bukti
Dalam operasi penegakan hukum tersebut, tim penyidik tidak hanya mendatangi kantor Disdikbud Lampung Tengah, melainkan turut menggeledah sejumlah lokasi strategis lain di wilayah Lampung Tengah dan Kota Bandar Lampung, termasuk kediaman pihak-pihak yang disinyalir terlibat.
Dari penggeledahan itu, tim penyidik menyita sejumlah dokumen penting, barang bukti elektronik, hingga kendaraan yang diduga kuat berkaitan erat dengan tindak pidana korupsi tersebut. Selain itu, penyidik juga melakukan pemetaan dan pelacakan aset (asset tracing) guna menelusuri aliran pencucian uang serta memastikan asal-usul penguasaan harta benda yang diduga bersumber dari pemerasan anggaran negara.
Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Lampung, Ricky Ramadhan, S.H., M.H., menegaskan komitmen institusinya untuk mengusut tuntas kasus ini secara profesional, objektif, transparan, dan akuntabel. Seluruh rangkaian penyidikan dipastikan berjalan sesuai koridor hukum dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
Kasus ini menjadi tamparan keras bagi tata kelola birokrasi pendidikan di daerah. Publik kini menanti ketegasan aparat penegak hukum untuk menyeret para pelaku ke meja hijau demi membersihkan institusi pendidikan dari praktik-praktik pemerasan yang merugikan masa depan anak bangsa. (Rilis/*)
