Bandar Lampung, berita-public.com — Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung tengah mempercepat penyusunan masterplan penanganan banjir sebagai langkah strategis untuk mengatasi persoalan luapan air secara terintegrasi dan berkelanjutan. Dokumen ini ditargetkan rampung pada akhir tahun 2026 dan akan menjadi peta jalan (roadmap) penanganan banjir jangka pendek, menengah, hingga panjang.
Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Bandar Lampung, Wilson Faisol, mengungkapkan bahwa penyusunan dokumen teknis yang didanai oleh pemerintah pusat ini sedang berjalan intensif.
“Kami targetkan masterplan penanganan banjir ini selesai sepenuhnya pada tahun ini,” ujar Wilson Faisol di Bandar Lampung, Selasa (12/5/2026).
Strategi Menyeluruh dan Infrastruktur Skala Besar
Wilson menjelaskan bahwa masterplan tersebut akan memuat strategi komprehensif, mulai dari aksi cepat tanggap hingga pembangunan infrastruktur pengendali banjir berskala besar. Dengan dokumen ini, teknis pelaksanaan di lapangan akan memiliki acuan yang lebih jelas dan terukur.
“Tahun ini diharapkan selesai secara teknis pelaksanaannya. Jadi, langkah jangka pendek, menengah, maupun panjang sudah mulai tersusun dan terlihat jelas dalam masterplan tersebut,” tambahnya.
Untuk penanganan jangka pendek, Pemkot Bandar Lampung akan memprioritaskan beberapa langkah teknis, di antaranya:
- Pengerukan sedimen dan normalisasi drainase secara rutin.
- Pembangunan sumur resapan serta biopori di titik-titik rawan.
- Pelebaran saluran air yang mengalami penyempitan.
- Penanganan bottleneck, terutama pada bagian bawah jembatan yang selama ini menghambat laju aliran air saat intensitas hujan tinggi.
“Untuk jangka pendek, kami fokus pada pengangkutan sedimen, kebersihan lingkungan, hingga memperbesar siring yang menyempit. Jembatan yang menghambat aliran air juga akan kami tinggikan,” jelas Wilson.
Sedangkan untuk strategi jangka menengah dan panjang, Pemkot akan memprioritaskan pembangunan infrastruktur pengendali banjir yang lebih masif, seperti embung dan kolam retensi. Namun, Wilson mengakui rencana ini memerlukan alokasi anggaran yang sangat besar.
“Membangun embung atau kolam retensi hingga seluas lima hektare masuk dalam rencana jangka panjang karena biayanya bisa mencapai puluhan miliar rupiah,” tuturnya.
Langkah mempercepat masterplan ini diambil sebagai bentuk pembaruan (update) terhadap dokumen lama yang dimiliki kota. Mengingat perubahan topografi dan dinamika wilayah setelah beberapa kejadian banjir terakhir, data lama dinilai perlu disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan saat ini.
“Masterplan sebenarnya sudah ada, namun harus diperbarui agar relevan dengan kondisi sekarang yang sudah jauh berbeda. Banyak kejadian baru yang harus menjadi perhatian khusus dalam dokumen ini,” pungkasnya. (*)
