DANA BOS 2022–2025 DIPERTANYAKAN! PUTRAWAN DIDUGA KUASAI POLA PENGONDISIAN, KEJATI LAMPUNG DIMINTA BERTINDAK!
PESISIR BARAT– Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMAN 1 Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat, selama periode 2022–2025 kini patut mendapat perhatian serius aparat penegak hukum (APH).Persoalannya bukan sekadar administrasi dan laporan pertanggungjawaban anggaran. Lebih jauh, publik berhak mempertanyakan apakah miliaran rupiah anggaran pendidikan yang dialokasikan negara benar-benar digunakan sesuai peruntukan dan memberikan manfaat nyata bagi peserta didik.Pasalnya, kondisi sejumlah ruang kelas yang disebut mengalami kerusakan serta fasilitas WC atau toilet siswa yang dikabarkan tidak layak digunakan memunculkan pertanyaan mendasar: ke mana anggaran pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana sekolah selama bertahun-tahun tersebut dialokasikan?Putrawan Jaya Ningrat, yang disebut pernah menjabat sebagai Kepala SMAN 1 Pesisir Tengah dan kemudian dikenal sebagai Ketua MKKS SMA Kabupaten Pesisir Barat, perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai pengelolaan anggaran BOS selama masa kepemimpinannya.Publik tidak membutuhkan sekadar jawaban normatif bahwa seluruh penggunaan anggaran telah sesuai aturan. Yang dibutuhkan adalah keterbukaan mengenai besaran penerimaan setiap tahun, perencanaan anggaran, realisasi belanja, bukti pengadaan, hingga hasil pekerjaan fisik yang benar-benar dapat diperiksa.Jika anggaran pemeliharaan telah direalisasikan, mengapa fasilitas mendasar yang menjadi kebutuhan siswa masih dipersoalkan? Apakah seluruh pekerjaan benar-benar dilaksanakan? Apakah nilai pengeluaran sebanding dengan hasil pekerjaan di lapangan?Pertanyaan-pertanyaan tersebut harus dijawab dengan dokumen, bukan sekadar pernyataan.## JANGAN HANYA PERIKSA LAPORAN, PERIKSA JUGA FAKTA DI LAPANGAN!Aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Tinggi Lampung, diminta tidak menutup mata terhadap persoalan pengelolaan anggaran pendidikan yang menjadi perhatian publik.Pemeriksaan tidak boleh berhenti pada dokumen administratif. APH perlu melakukan penelusuran menyeluruh terhadap RKAS, laporan realisasi Dana BOS, buku kas umum, transaksi pengadaan, bukti pembayaran, serta kondisi fisik sarana dan prasarana sekolah.Apabila ditemukan indikasi penyimpangan, mark-up, kegiatan fiktif, pengadaan yang tidak sesuai, atau aliran dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka harus ditindaklanjuti melalui proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.Tidak boleh ada perlakuan istimewa hanya karena seseorang memiliki jabatan, kedekatan, atau posisi tertentu dalam organisasi pendidikan.Hukum harus berlaku sama. Jangan pandang bulu!## DUGAAN PENGONDISIAN MELALUI MKKS JUGA HARUS DITELUSURIPersoalan ini semakin penting untuk ditelusuri menyusul adanya sejumlah pemberitaan mengenai dugaan pengumpulan kontribusi Dana BOS melalui mekanisme MKKS di wilayah Lampung.Salah satu pemberitaan Liputan Global News pada Agustus 2023 menguraikan dugaan kontribusi dari 13 sekolah di Pesisir Barat dengan nilai total Rp23 juta, yang dikaitkan dengan kegiatan pemeriksaan dan tindak lanjut pengawasan internal pemerintah provinsi.Selain itu, pemberitaan pada Oktober 2026 juga mengangkat dugaan persoalan pengelolaan Dana BOS dan menyebut nama Putrawan dalam kapasitasnya sebagai Ketua MKKS SMA Pesisir Barat.Namun, seluruh informasi tersebut masih harus diuji melalui dokumen pemeriksaan, keterangan pihak terkait, dan klarifikasi resmi. Belum dapat disimpulkan bahwa Putrawan menerima atau menyalurkan dana kepada pejabat Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.Karena itu, APH perlu menelusuri apakah pernah ada pengumpulan uang melalui MKKS, siapa yang menginisiasi, siapa penerimanya, serta apakah terdapat aliran dana kepada pihak lain.Jika ditemukan bukti, siapa pun yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum.## KEJATI LAMPUNG, JANGAN BIARKAN ADUAN MASYARAKAT BERHENTI DI ATAS MEJA!Secara khusus, Kejaksaan Tinggi Lampung diminta menunjukkan transparansi dalam menindaklanjuti laporan maupun pengaduan masyarakat terkait dugaan penyimpangan anggaran pendidikan.Setiap laporan yang masuk semestinya memperoleh penanganan profesional, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat berhak mengetahui apakah laporan telah diterima, bagaimana status penanganannya, dan apakah terdapat tindak lanjut sesuai kewenangan serta prosedur hukum.Jangan sampai masyarakat yang telah meluangkan waktu, mengumpulkan informasi, dan menyampaikan dugaan penyimpangan justru tidak memperoleh kejelasan mengenai perkembangan laporannya.Ini bukan persoalan kecil. Ini menyangkut uang negara, hak pendidikan siswa, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.Kejaksaan tidak boleh memberikan ruang bagi munculnya kesan bahwa laporan masyarakat hanya menjadi tumpukan administrasi tanpa kepastian tindak lanjut.Jika memang tidak ditemukan unsur pidana, sampaikan berdasarkan hasil pemeriksaan dan alasan hukumnya. Namun, apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup, proseslah secara tegas tanpa pandang bulu.## PUTRAWAN HARUS MENJAWAB, DINAS PENDIDIKAN JANGAN DIAM!Media ini meminta Putrawan Jaya Ningrat memberikan klarifikasi terbuka mengenai pengelolaan Dana BOS selama periode 2022–2025, khususnya penggunaan anggaran pemeliharaan ruang kelas, toilet, sanitasi, serta sarana pembelajaran.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung juga diminta menjelaskan apakah pernah melakukan pemeriksaan atau evaluasi terhadap pengelolaan Dana BOS di sekolah tersebut, termasuk tindak lanjut apabila ditemukan persoalan.Pertanyaan publik sederhana, tetapi mendasar: apakah anggaran pendidikan benar-benar digunakan untuk kepentingan siswa atau masih terdapat persoalan yang belum dibuka secara terang?Dana BOS bukan uang pribadi kepala sekolah, bukan uang organisasi, dan bukan pula anggaran yang boleh diperlakukan sesuka hati.
