Lampung, berita-public.com — Kasus kekerasan dan pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi kembali menjadi sorotan tajam. Menanggapi fenomena yang terus berulang ini, kalangan pengamat, akademisi hukum, dan sosial menilai bahwa kejahatan seksual yang dilakukan oleh pendidik memiliki daya rusak yang luar biasa—bersifat permanen, multiplikatif, dan menghancurkan masa depan generasi bangsa.
Meskipun korupsi merugikan keuangan negara dan menghambat pembangunan material, kejahatan seksual yang dilakukan oleh seorang pengajar di institusi pendidikan merupakan bentuk pengkhianatan moral dan penyalahgunaan wewenang (abuse of power) yang menciderai hakikat pendidikan itu sendiri.
Terdapat beberapa alasan mendasar mengapa kasus kekerasan seksual di kampus mendatangkan dampak destruktif yang masif:
1. Penyalahgunaan Relasi Kuasa (Abuse of Power)
Dosen memegang otoritas akademik, relasi kuasa, dan tanggung jawab moral yang besar atas mahasiswanya. Ketika seorang dosen melakukan pelecehan, ia tidak sekadar melanggar hukum, tetapi juga merusak ruang aman belajar dan mematikan nalar kritis korban. Tindakan ini merampok kehormatan, rasa aman, dan hak asasi manusia korbannya secara langsung.
2. Dampak Jejak Digital terhadap Psikis Korban
Di era informasi saat ini, kasus pelecehan seksual sering kali meninggalkan jejak digital berupa pemberitaan, potongan bukti percakapan, hingga sanksi sosial di ruang publik maya. Bagi korban, jejak digital ini kerap menjadi beban psikologis jangka panjang. Setiap kali kasus tersebut diangkat kembali, korban rentan mengalami re-traumatisasi. Ditambah dengan stigma negatif (victim blaming) dari warganet, kesehatan mental korban terancam secara permanen, bahkan setelah mereka lulus dari kampus.
3. Runtuhnya Marwah dan Kepercayaan Almamater
Perguruan tinggi dibangun di atas fondasi integritas, etika, dan kebenaran ilmiah. Ketika seorang dosen tersandung kasus asusila, reputasi institusi yang dibangun bertahun-tahun ikut terguncang. Kampus berisiko kehilangan legitimasi sebagai pusat peradaban intelektual akibat kelemahan sistem pengawasan internal dan perlindungan korban.
Rekomendasi Solusi & Sikap Tegas
Untuk menghentikan degradasi moral ini, institusi pendidikan dan negara perlu mengambil langkah konkret tanpa kompromi:
Pemberlakuan Zero Tolerance, Memecat secara tidak hormat dosen yang terbukti melakukan pelecehan seksual, tanpa celah mediasi damai yang merugikan korban.
Penegakan Hukum Pidana, Memastikan sanksi tidak berhenti pada ranah etik internal kampus, melainkan dikawal hingga tuntas ke ranah hukum pidana.
Perlindungan Total dan Pemulihan Korban, Menjamin kerahasiaan identitas korban guna meminimalisasi paparan jejak digital yang merusak, serta menyediakan pendampingan psikologis secara gratis hingga pulih.
Universitas harus kembali menjadi menara air moralitas. Menjaga nama baik almamater bukanlah dengan menutupi kasus atau melindungi pelaku, melainkan dengan membersihkan institusi dari segala bentuk kekerasan dan pelanggaran etik. (Rls)
