Denpasar, berita-public.com — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal meraih BMPS Award 2026 kategori Ing Ngarsa Sung Tuladha dari Dewan Pengurus Nasional Badan Musyawarah Perguruan Swasta (DPN BMPS). Penghargaan tersebut diberikan atas komitmen, dedikasi, andil, serta kepemimpinannya dalam mendukung keberlangsungan dan kemajuan pendidikan swasta di Provinsi Lampung.
Penghargaan yang ditetapkan melalui Surat Keputusan DPN BMPS Nomor 13/SKEP/DPN-BMPS/XII-2026 ini diserahkan dalam rangkaian Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I BMPS 2026 di Taman Budaya Bali Werdhi Budaya Art Centre, Denpasar, Rabu (11/11/2026). Hadir mewakili Gubernur Lampung untuk menerima penghargaan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Lampung, Thomas Amirico.
Dalam piagam penghargaan, Gubernur Rahmat dinilai menunjukkan keteladanan dan kepemimpinan inspiratif dalam merawat ekosistem pendidikan swasta di Bumi Ruwa Jurai. Ia menjadi salah satu dari tujuh kepala daerah di Indonesia yang menerima BMPS Award 2026, bersanding dengan sejumlah kepala daerah lainnya seperti Gubernur Bali I Wayan Koster, Wali Kota Bogor Dedie Abdu Rachim, hingga Wali Kota Padang Fadly Amran.
Penataan SPMB dan Ruang bagi Sekolah Swasta
Salah satu aspek krusial yang mengantarkan Gubernur Lampung meraih penghargaan ini adalah arah kebijakan pemerintah provinsi dalam menata Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Kebijakan tersebut dinilai efektif menciptakan distribusi peserta didik yang lebih proporsional antara sekolah negeri dan swasta.
Dalam dua tahun terakhir, Pemprov Lampung melalui Disdikbud melakukan pembenahan mekanisme seleksi yang transparan dan terukur, salah satunya dengan menerapkan sistem Computer Assisted Test (CAT) pada jalur zonasi/domisili jenjang SMA. Langkah ini diambil untuk meminimalkan subjektivitas serta memastikan objektivitas penilaian akademik.
Selain itu, pemerintah provinsi secara konsisten mengarahkan penerimaan murid di sekolah negeri agar patuh pada daya tampung dan ketentuan jumlah rombongan belajar (rombel). Kebijakan pembatasan ini memastikan sekolah negeri tidak melampaui kapasitas demi mengakomodasi seluruh pendaftar, sehingga siswa yang tidak tertampung tetap memiliki ruang dan akses yang adil di sekolah swasta.
Menumbuhkan Sinergi Negeri dan Swasta
Persoalan kesenjangan jumlah peserta didik antara lembaga pendidikan negeri dan swasta selama ini menjadi tantangan klasik di berbagai daerah. Sekolah negeri sering kali menjadi pilihan utama, sementara sekolah swasta harus berjuang keras mempertahankan operasionalnya.
Melalui penataan daya tampung dan seleksi berbasis CAT, Pemprov Lampung berupaya menghadirkan ekosistem pendidikan yang sehat dan berimbang. Sekolah negeri berjalan sesuai kapasitas, sementara sekolah swasta mendapatkan kesempatan yang adil untuk terus berkembang dan meningkatkan mutu layanan pendidikannya.
Mukernas BMPS Bahas Transformasi Digital
Penganugerahan BMPS Award 2026 ini merupakan rangkaian dari Mukernas I BMPS 2026 sekaligus peringatan HUT ke-55 BMPS Nasional yang berlangsung pada 11–13 November 2026 di Bali.
Acara tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Prof. Atip Latipulhayat, S.H., LL.M., Ph.D., serta dihadiri Ketua Umum BMPS Nasional Ki Dr. Saur Panjaitan XIII, M.M., Gubernur Bali I Wayan Koster, dan para pemangku kepentingan pendidikan dari seluruh Indonesia.
Mengusung tema penguatan kelembagaan di era digital, Mukernas tahun ini turut membahas pemanfaatan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence), optimalisasi posisi sekolah swasta dalam Rapor Pendidikan, hingga penguatan tata kelola yayasan pendidikan.
Bagi Provinsi Lampung, penghargaan ini bukan sekadar bentuk pengakuan, melainkan momentum untuk terus memastikan bahwa kebijakan pendidikan yang diambil benar-benar berdampak pada pemerataan mutu, peningkatan kapasitas tenaga pendidik, dan keberlanjutan sekolah swasta secara menyeluruh. (*)
