Jakarta, berita-public.com — Pemerintah Provinsi Lampung kembali menegaskan komitmen kuatnya dalam memperkuat keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan yang responsif. Komitmen tersebut dipaparkan langsung oleh Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, saat menjadi narasumber dalam Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi (KI) Pusat RI di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Di hadapan tim panelis, Wagub Jihan memaparkan bahwa tata kelola informasi publik di Lampung telah bertransformasi dari sekadar penyampaian informasi satu arah menjadi sistem komunikasi dua arah yang aktif mendengar dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
”Aplikasi ini menghubungkan masyarakat dengan berbagai informasi dan layanan pemerintah, sekaligus menyediakan ruang untuk menyampaikan aspirasi serta pengaduan. Melalui portal Lampung In, kami mendorong perubahan mendasar: pemerintah tidak sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga mendengarkan fakta dari bawah sekaligus merespons cepat aduan masyarakat,” ujar Wagub Jihan.
Ia menjelaskan, keterbukaan informasi merupakan prasyarat mutlak dalam mewujudkan good governance yang selaras dengan visi Indonesia Emas dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Guna menjamin keberlanjutannya, Pemprov Lampung memperkuat landasan hukum melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pelayanan Informasi Publik.
”Perda ini kami sahkan agar menjadi standar baku keterbukaan informasi yang mengikat, siapa pun pemimpinnya dan apa pun perangkat daerah (OPD) yang melayani,” tegasnya.
Integrasi Digital melalui Portal Lampung In
Dalam hal inovasi teknologi, Pemprov Lampung mengintegrasikan seluruh layanan publik ke dalam portal digital terpadu Lampung In. Kanal ini dirancang sebagai one stop service yang merangkum berbagai layanan esensial, mulai dari administrasi pajak, retribusi, layanan sosial, kesehatan, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), hingga informasi pasar dan peringatan dini kebencanaan.
Khusus untuk pengaduan infrastruktur, portal ini dilengkapi sistem pengawasan berjenjang yang ketat. Laporan masyarakat langsung terhubung ke Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) dengan sistem dashboard bertanda peringatan (warning) jika belum diselesaikan. Sebagai contoh, mekanisme ini diterapkan secara efektif dalam penanganan infrastruktur jalan di Sidomulyo, Lampung Selatan.
Wagub Jihan menggarisbawahi bahwa kesuksesan digitalisasi birokrasi tidak diukur dari banyaknya aplikasi yang dibuat, melainkan kesiapan sumber daya manusia (SDM), tata kelola, serta integritas yang bertumpu pada empat pilar: integrasi, koordinasi, akuntabilitas, dan evaluasi kinerja OPD.
Komitmen tersebut turut dibuktikan lewat dukungan berkelanjutan bagi kelembagaan Komisi Informasi Provinsi Lampung, penyelenggaraan KI Award bagi badan publik, penguatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), hingga fasilitasi penyelesaian 16 sengketa informasi publik sepanjang tahun 2026.
Menutup paparannya, Wagub Jihan menekankan esensi utama dari transparansi birokrasi modern. “Keterbukaan informasi bukan sekadar tentang seberapa banyak data yang dipublikasikan. Yang lebih penting adalah apakah informasi tersebut mudah diakses, mampu mendorong partisipasi publik, dan diikuti oleh respons pemerintah yang nyata serta konkret,” pungkasnya. (*)
