LAMPUNG, BP –Pemprov Lampung mengalami tunda bayar beberapa pekerjaan pada 2024 lalu. Secara total berdasarkan informasi dari DPRD Provinsi Lampung, jumlahnya mencapai Rp600 miliar.
Hal ini disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, Mukhlis Basri pada Jumat 10 Januari 2025.
“Untuk ketiga OPD yang jadi bidang Komisi IV itu totalnya Rp600 miliar. Rinciannya Dinas BMBK mencapai Rp314 miliar, Dinas PKPCK Rp210 miliar, sisanya Dinas PSDA,” kata Mukhlis.
Karenanya DPRD Provinsi Lampung sudah memanggil Organisasi perangkat daerah (OPD) terkait persoalan ini. Salahsatunya Pemprov Lampung bakal melakukan efisiensi.
“Yang jelas kesimpulannya bahwa tunda bayar ini akan diupayakan dari efisiensi seluruh OPD, akan menggali PAD 2025,” sambung Mukhlis.
Dengan demikian pada 2025 ini, Pemprov Lampung harus segera melakukan pelunasa. Sehingga tidak ada lagi penundaan pembayaran ditahun 2026 mendatang.
“Target pemprov Lampung penghujung 2025 semuanya lunas, saya kira 2026 nanti normal, tidak ada tunda bayar, dan pekerjaan juga normal,” kata politisi Gerindra ini.
Selanjutnya untuk 2025 mendatang Lampung akan dipimpin Gubernur baru yang juga berasal dari Partai Gerindra.
Karenanya pada 2025 ini perbaikan insfrastruktur juga menjadi prioritas Gubernur terpilih. Pihaknya akan memastikan ini memastikan akan terus berjalan.
“Kita sudah sepakat tahun 2025 ini program yang diprioritaskan adalah infrastruktur. Ini merupakan hasil reses kami, ini permintaan dari masyarakat,” katanya. (*)
