Bandar Lampung, berita-public.com – Senja perlahan menyelimuti sudut Kota Bandar Lampung. Di atas meja sederhana, dua cangkir kopi masih mengepulkan aroma menenangkan. Namun, sore itu yang menghangatkan suasana bukan sekadar kopi, melainkan percakapan panjang mengenai masa depan program yang tengah menjadi sorotan nasional: Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sebagai Ketua KNPI Kota Bandar Lampung, saya berkesempatan berdiskusi langsung dengan Ketua DPD KNPI Provinsi Lampung, Iqbal Ardiansyah. Perbincangan kami tidak berkutat pada dinamika politik sesaat, melainkan fokus pada pertanyaan mendasar: bagaimana memastikan Program Makan Bergizi Gratis benar-benar menjadi instrumen pembangunan, bukan sekadar bagi-bagi makanan yang berhenti pada angka statistik penyaluran.
Dari diskusi tersebut lahir satu benang merah yang kuat. Program MBG sejatinya tidak hanya berbicara tentang makanan yang tersaji di meja anak sekolah. Lebih dari itu, program ini menyentuh persoalan yang jauh lebih luas, yakni ketahanan pangan, kesejahteraan petani, pemberdayaan UMKM, hingga masa depan ekonomi daerah.
Iqbal Ardiansyah memandang Lampung memiliki modal besar untuk menjadi tulang punggung keberhasilan program ini. Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Lampung memiliki hampir seluruh komoditas yang dibutuhkan dapur MBG, mulai dari beras, jagung, telur, ayam, ikan, hingga aneka sayuran dan buah-buahan.
”Lampung adalah lumbung pangan nasional. Sangat disayangkan apabila kebutuhan bahan baku MBG justru dipasok dari luar daerah. Program ini harus menjadi ruang tumbuh bagi petani, peternak, pelaku UMKM, koperasi, hingga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Ketika dapur MBG membeli hasil panen masyarakat Lampung, sesungguhnya yang sedang dibangun bukan hanya gizi anak-anak, tetapi juga ekonomi rakyat,” ujar Iqbal.
Pernyataan itu menyimpan makna mendalam. Program MBG tidak boleh dipandang semata sebagai belanja negara, melainkan investasi sosial dengan efek berganda (multiplier effect). Setiap kilogram beras, setiap butir telur, hingga setiap ikat sayur yang dibeli dari sumber lokal akan menggerakkan roda ekonomi di tingkat akar rumput.
Namun, diskusi kami juga tidak menutup mata terhadap realita tantangan implementasi di lapangan. Beberapa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) masih memerlukan pembenahan, baik dari sisi fasilitas, standar higienitas, tata kelola operasional, maupun mekanisme distribusi.
Bagi Iqbal Ardiansyah, kondisi tersebut harus dijadikan momentum evaluasi, bukan alasan untuk menghentikan program.
”Kalau ada dapur yang bermasalah, benahi dapurnya. Tingkatkan kualitas pengelolanya, perbaiki sistemnya, dan awasi pelaksanaannya. Jangan cita-cita besarnya yang dikorbankan. Yang harus diperbaiki adalah pelaksanaannya, bukan programnya,” tegasnya.
Pandangan ini menunjukkan bahwa dukungan terhadap kebijakan tidak berarti menutup mata terhadap kekurangan. Sebaliknya, dukungan diwujudkan melalui kritik objektif dan solusi konstruktif agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat.
Dalam diskusi tersebut, kami juga membahas peran strategis organisasi kepemudaan. KNPI, menurut Iqbal, tidak boleh hanya menjadi penonton. Pemuda harus hadir sebagai mitra kritis pemerintah yang ikut mengawal kebijakan sekaligus menghadirkan solusi.
Ada tiga langkah fokus pengawalan KNPI terhadap Program MBG di Lampung:
Memperkuat pengawasan sosial melalui jaringan pemuda hingga tingkat kecamatan dan kelurahan untuk memastikan kualitas layanan dapur MBG sesuai standar.
Mendorong keberpihakan rantai pasok pangan kepada petani, Gapoktan, koperasi, BUMDes, dan pelaku usaha lokal.
Perluasan edukasi kepada pengelola dapur dan kelompok tani agar mampu memenuhi standar keamanan pangan, higienitas, dan kualitas gizi nasional.
Perbincangan sore itu menegaskan bahwa yang sedang dibangun melalui Program Makan Bergizi Gratis bukan sekadar dapur penyedia makanan, melainkan sebuah ekosistem ekonomi yang menghubungkan seluruh elemen—dari hulu ke hilir—dalam satu rantai pembangunan yang saling menguatkan.
Menjelang malam, diskusi berakhir. Cangkir kopi telah kosong, tetapi gagasan yang mengemuka justru semakin kuat. Saya pulang dengan keyakinan bahwa program ini adalah ikhtiar besar yang patut dijaga bersama. Kekurangan yang ada harus dijawab dengan penyempurnaan, bukan dengan menghentikan harapan bagi jutaan anak Indonesia dan ribuan pelaku usaha pangan lokal.
Sebagai penutup, Iqbal Ardiansyah menyampaikan komitmen tegasnya. Ia akan menginstruksikan seluruh jajaran DPD KNPI di 15 kabupaten/kota se-Provinsi Lampung untuk mengambil peran aktif mendukung sekaligus mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
”Bagi KNPI, mendukung Program Makan Bergizi Gratis berarti ikut menjaga masa depan generasi bangsa. Jika ada kekurangan, mari kita benahi bersama. Jangan programnya yang dihentikan, tetapi sistemnya yang harus terus diperbaiki,” pungkas Iqbal.
Keberhasilan program ini bergantung pada kolaborasi. Ketika pemerintah, petani, pelaku usaha, organisasi kepemudaan, dan masyarakat berjalan seiring, Lampung tidak hanya akan memperkokoh posisi sebagai lumbung pangan, tetapi juga menjadi contoh bagaimana kolaborasi mampu melahirkan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Sebab pada akhirnya, membangun dapur bangsa sesungguhnya adalah membangun masa depan bangsa.
