Lampung Tengah, berita-public.com — Gurita dugaan praktik lancung dan penyalahgunaan kewenangan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Lampung Tengah kian memperlihatkan wajah aslinya.
Setelah bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung menggeledah dan menyita sejumlah barang bukti di kantor Disdikbud Lampung Tengah terkait dugaan pemerasan dalam jabatan pada dana Program Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah Tahun Anggaran 2026, sorotan publik kini meluas ke dugaan monopoli pengadaan mebel yang diduga terjadi berulang selama dua tahun anggaran.
Penyidikan Kejati Lampung membongkar adanya dugaan pemotongan atau setoran liar berkisar 10 hingga 15 persen secara tunai kepada sejumlah kepala sekolah terkait program revitalisasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Sejumlah lokasi di Lampung Tengah dan Kota Bandar Lampung turut digeledah, disertai pelacakan aset untuk menelusuri aliran dana yang dikhawatirkan menggerus fasilitas pendidikan masyarakat.
Di sisi lain, jejak anomali pengadaan mebel tingkat SD dan SMP yang diborong oleh satu penyedia luar daerah pada 2025 senilai total Rp20,44 miliar kepada CV Blotan Asian Art di Sleman, serta pola dominasi paket mebel pada 2026 melalui PT Tujuh Enam dengan label “Payment Outside System” senilai lebih dari Rp11,5 miliar, kian menambah daftar panjang persoalan tata kelola anggaran di instansi tersebut.
Desak APH Usut Tuntas Monopoli & Setoran Revitalisasi
Menanggapi rentetan perkara yang membelit sektor pendidikan di Lampung Tengah tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Laskar Lampung Indonesia (LLI), Panji Nugraha AB, S.H., mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk tidak berhenti pada satu pintu penyidikan saja. Ia meminta agar dugaan praktik monopoli pengadaan mebel dan dugaan setoran proyek revitalisasi diusut secara menyeluruh, transparan, dan tuntas sampai ke akar aktor intelektualnya.
”Aparat penegak hukum harus mengusut tuntas semuanya, baik dugaan praktik monopoli pengadaan mebel maupun dugaan setoran dana revitalisasi. Jangan sampai penanganannya terpotong-potong. Bongkar sampai ke akar siapa saja yang bermain dan menikmati aliran dana tersebut,” tegas Panji Nugraha. (Jumat, 20/11/26).
Menurutnya, rangkaian dugaan penyimpangan anggaran yang mencuat di lingkungan birokrasi pendidikan sangat merugikan masyarakat Lampung, khususnya warga Lampung Tengah. Ia menilai, uang rakyat yang seharusnya menopang peningkatan kualitas pendidikan dan menggerakkan ekonomi daerah justru berpotensi disalahgunakan sehingga kian menyengsarakan masyarakat.
”Sangat merugikan rakyat Lampung, khususnya masyarakat Lampung Tengah. Selama ini uang rakyat di Lampung Tengah seolah terus dikorupsi dan pada akhirnya menyengsarakan masyarakat akibat ulah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,” ujarnya.
Tagih Ketegasan Bupati Lampung Tengah I Komang
Selain mendesak langkah hukum dari penegak hukum, Panji secara khusus meminta ketegasan Bupati Lampung Tengah, I Komang, untuk menyikapi fenomena yang terjadi di jajaran pemerintahannya. Ia menilai kepala daerah tidak boleh membiarkan praktik-praktik yang mencederai kepercayaan publik terus berlarut tanpa sikap tegas dan evaluasi nyata.
”Kami meminta ketegasan dari Bupati Lampung Tengah, I Komang, atas fenomena yang ada. Jangan sampai pembiaran terus terjadi sementara masyarakat yang menanggung dampaknya. Harus ada langkah tegas dan terukur untuk membersihkan birokrasi dari dugaan praktik-praktik yang merugikan daerah,” tandas Panji.
DPP Laskar Lampung Indonesia menegaskan akan terus mengawal proses hukum yang berjalan di Kejati Lampung maupun aparat penegak hukum lainnya, sekaligus mendorong transparansi penuh agar anggaran pendidikan benar-benar kembali untuk kepentingan siswa, sekolah, dan masyarakat Lampung Tengah. (Tim/Red)












