Lampung Tengah, berita-public.com — Tim Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Tengah menetapkan empat orang tersangka dan langsung melakukan penahanan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi proyek Peningkatan Ruas Jalan Buyut Ilir–Tanggul Angin Tahun Anggaran 2025 pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Kabupaten Lampung Tengah. Proyek yang bersumber dari APBD Lampung Tengah tersebut memiliki pagu anggaran Rp15 miliar dengan nilai kontrak Rp14.935.000.000 yang dikerjakan oleh CV Gema Nusantara melalui metode e-purchasing.
Penetapan tersangka dan penahanan tersebut dilakukan pada Jumat, 20 November 2026, setelah penyidik mengantongi minimal dua alat bukti sah berdasarkan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP. Penyidikan perkara ini sendiri berjalan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejari Lampung Tengah Nomor PRIN-2789/L.8.15/Fd.2/09/2026 tertanggal 17 September 2026, dengan pemeriksaan terhadap 12 saksi serta penyitaan sejumlah dokumen pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan.
Dalam konstruksi perkara yang didalami penyidik, ditemukan indikasi penyimpangan baik pada tahap pengadaan maupun pelaksanaan di lapangan. Pada proses pengadaan, tim mendalami dugaan pengondisian pemilihan penyedia lewat skema e-purchasing. Sementara pada pelaksanaan fisik, ditemukan indikasi ketidaksesuaian spesifikasi teknis dan volume pekerjaan dalam kontrak dengan kondisi nyata di lapangan.
Berdasarkan peran dan keterkaitan masing-masing dalam rangkaian pengadaan maupun pelaksanaan proyek, keempat tersangka ditetapkan melalui Surat Penetapan Tersangka tertanggal 20 November 2026, yakni:
- IH, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dengan nomor surat TAP-5122/L.8.15/Fd.2/11/2026.
- HTS, selaku Pelaksana Pekerjaan, dengan nomor surat TAP-5123/L.8.15/Fd.2/11/2026.
- DEP, selaku pihak yang berperan dalam pengendalian pelaksanaan pekerjaan, dengan nomor surat TAP-5124/L.8.15/Fd.2/11/2026.
- ES, selaku Konsultan Pengawas, dengan nomor surat TAP-5125/L.8.15/Fd.2/11/2026.
Pada hari yang sama, tim penyidik resmi menahan keempat tersangka dan menitipkan mereka di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Gunung Sugih sesuai ketentuan hukum acara pidana.
Dari hasil pemeriksaan sementara, perkara dugaan korupsi ini memunculkan indikasi kerugian keuangan negara sebesar Rp6.744.764.246,90. Angka tersebut setara dengan sekitar 45,16 persen dari total nilai kontrak proyek jalan sebesar Rp14,935 miliar.
Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, Dr. Rita Susanti, S.H., M.H., menegaskan bahwa penanganan kasus ini merupakan bentuk komitmen kejaksaan dalam menjaga keuangan negara dan memastikan pembangunan berjalan secara bertanggung jawab dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
”Pembangunan bukan sekadar menyelesaikan pekerjaan secara administratif, tetapi harus memenuhi kualitas dan volume yang diperjanjikan serta benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Setiap rupiah uang negara adalah amanah rakyat yang wajib dijaga dan dipertanggungjawabkan. Kami berkomitmen menegakkan hukum secara profesional dan berintegritas. Uang negara harus dijaga, pembangunan harus berkualitas, dan manfaatnya harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” tegas Rita Susanti.
Kejari Lampung Tengah memastikan seluruh tahapan penegakan hukum akan terus berjalan secara profesional, objektif, dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Rilis/Red)












