Lampung, Berita-public.com — Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sekadar urusan pemenuhan nutrisi anak sekolah. Lebih dari itu, program bentukan Presiden Prabowo Subianto ini harus menjadi instrumen strategis untuk memutar roda ekonomi dari tingkat desa.
Hal tersebut ditegaskan Gubernur saat menghadiri Pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (Gapembi) Provinsi Lampung Masa Bhakti 2025-2030 di Ballroom Hotel Radisson, Bandar Lampung, Selasa (19/5/2026).
Prosesi pelantikan kepengurusan yang dinakhodai oleh M. Muslih ini dipimpin langsung oleh Ketua Umum DPP Gapembi, Alven Stony.
Dalam arahannya, Gubernur yang akrab disapa Kiai Mirza ini mengungkapkan fakta ironis mengenai Provinsi Lampung. Sebagai salah satu lumbung protein nasional, tingkat konsumsi protein masyarakat Lampung justru tergolong rendah, yang pada akhirnya menahan laju pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Hingga saat ini, telah berdiri sekitar 1.158 dapur MBG di seluruh penjuru Bumi Ruwa Jurai. Kiai Mirza mewanti-wanti agar ribuan dapur tersebut tidak dikuasai oleh pemain besar dari kota, melainkan wajib menghidupkan ekosistem desa.
“Dapur-dapur ini harus menjadi alat pemerataan ekonomi. Jangan sampai dapur di desa mengambil suplai bahan baku dari kota. Efek ekonominya tidak akan ketemu jika tidak bekerja sama dengan petani, peternak, dan ekosistem di desa tersebut,” tegas Mirza.
Ia mencontohkan tantangan logistik di daerah seperti Way Kanan, di mana bahan baku lokal sering kali harus dikirim ke pusat kota terlebih dahulu sebelum dikembalikan ke desa, yang memicu pembengkakan harga dan ketidakefisienan.
Sejalan dengan Gubernur, Direktur Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Badan Gizi Nasional (BGN), Tengku Syahdana, menekankan pentingnya pemerataan distribusi ekonomi melalui program prioritas ini.
BGN menetapkan aturan ketat di mana setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib menggandeng mitra lokal untuk memutus rantai monopoli usaha.
“Kita harapkan nantinya setiap SPPG minimal harus memiliki 15 supplier (pemasok) lokal. Wajib hukumnya! Jangan ada mekanisme ekonomi kapitalis di mana yang kaya semakin kaya. Kita ingin mewujudkan ekonomi kerakyatan agar pelaku UMKM, koperasi, dan kelompok tani (poktan) naik kelas,” ujar Tengku Syahdana.
Ketua Umum DPP Gapembi, Alven Stony, mengingatkan para pengurus bahwa menjadi mitra dalam program MBG bukan sekadar urusan memburu margin keuntungan finansial, melainkan sebuah bentuk pengabdian demi meningkatkan kualitas daya saing anak bangsa di kancah internasional.
Menyambut mandat tersebut, Ketua DPW Gapembi Lampung terpilih, M. Muslih, menyatakan kesiapannya untuk mengawal penuh program MBG di seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Lampung.
“Kehadiran Gapembi di Lampung mengemban misi kemanusiaan. Kami berkomitmen membangun ekosistem dapur yang mandiri, efisien, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat desa demi mencetak generasi unggul menyongsong Indonesia Emas 2045,” pungkas Muslih.(*)
