Lampung, berita-public.com — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung kembali merotasi jajaran birokrasi guna memperkuat kinerja tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Mewakili Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Dr. Marindo Kurniawan, S.STP., M.Si., melantik satu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan dua Pejabat Fungsional di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Jumat (9/10/2026).
Adapun pejabat yang resmi diambil sumpah jabatannya yakni:
- Imam Ghozali, Dilantik sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM) Provinsi Lampung.
- Wulan Suci Mokobombang, Dilantik sebagai Psikolog Klinis Ahli Pertama pada Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Provinsi Lampung.
- Jefri Sofian Leksana, Dilantik sebagai Dokter Ahli Pertama pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bandar Negara Husada Provinsi Lampung.
Dalam pengarahannya, Sekdaprov Marindo menegaskan bahwa mutasi dan promosi merupakan dinamika yang lazim di tubuh birokrasi. Kendati demikian, muara utama dari setiap pergantian jabatan adalah peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat Lampung.
”Pengabdian kepada masyarakat adalah tugas utama kita. Di tengah kompleksitas dinamika sosial saat ini, Pemprov Lampung membutuhkan pejabat yang peka dan mampu merumuskan kebijakan yang solutif serta objektif,” ujar Marindo.
Secara khusus, Marindo menyoroti peran strategis Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM dalam memberikan masukan serta analisis tajam kepada Gubernur, terutama dalam mengarungi peluang bonus demografi.
Besarnya porsi penduduk usia produktif di Lampung harus dikelola secara optimal melalui penguatan sektor pendidikan, kesehatan, produktivitas tenaga kerja, hingga perlindungan sosial.
”Bonus demografi adalah peluang sekaligus tantangan besar. Kita harus bersama-sama mempersiapkan generasi unggul dan berdaya saing demi mendorong kemajuan daerah,” tegasnya.
Menutup sambutannya, Sekdaprov Marindo menyampaikan selamat bertugas kepada para pejabat terlantik sembari menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor serta nilai integritas dalam menjalankan tugas publik.
Ia mengingatkan bahwa kedudukan dan kekuasaan sifatnya sementara, sehingga setiap pejabat dituntut meninggalkan rekam jejak (legacy) yang positif bagi masyarakat.
”Jabatan, pangkat, dan kekuasaan itu amanah yang ada batas waktunya. Yang akan menjadi legacy abadi adalah nilai kebaikan, keteladanan, serta manfaat nyata yang dirasakan langsung oleh rakyat,” pungkas Marindo. (Red)
