Lampung, berita-public.com — Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat strategi penanganan inflasi dan stabilitas harga bahan pokok. Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menegaskan bahwa lonjakan harga pangan kini menjadi persoalan utama yang mengikis daya beli masyarakat selain masalah infrastruktur jalan.
Hal tersebut ditegaskan Gubernur Mirza saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi bersama Bank Indonesia, BPS, BULOG, dan instansi terkait di Ruang Sakai Sambayan, Kamis (3/9/2026).
”Menindaklanjuti hasil paparan inflasi, persiapan kita harus bergerak cepat. Di satu sisi harga komoditas pertanian di produsen baik, tapi di sisi lain harga di masyarakat masih tinggi. Tugas pemerintah adalah menyeimbangkan agar menguntungkan petani sekaligus melindungi konsumen,” tegas Gubernur Mirza.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Bimo Epyanto, mengungkapkan bahwa fenomena El Nino dan berakhirnya masa panen raya sejak Juli lalu berpotensi menekan pasokan beras hingga puncaknya pada September 2026.
Selain faktor cuaca, Bimo menyoroti maraknya agen luar daerah yang membeli langsung gabah dari petani Lampung:
- Infiltrasi Pembeli Luar, Agen dari luar Lampung mendatangi petani, membeli gabah lokal, lalu membawanya keluar (khususnya ke Pulau Jawa) untuk diolah dan dijual kembali ke Lampung dengan harga jauh lebih tinggi.
- Pengawasan Pintu Keluar, Pemprov Lampung disarankan memperketat pengawasan pergerakan gabah di pintu-pintu keluar daerah guna menjaga stok lokal.
- Intervensi Pasar & BUMD, Mendorong operasi pasar beras SPHP BULOG, opsi subsidi biaya angkut penggilingan, serta melibatkan BUMD/BUMDes untuk menyerap langsung gabah petani.
Kendati membayangi inflasi, potensi produksi dan stok beras di Lampung sejatinya masih tergolong sangat aman:
- Produksi Gabah, Dinas Perindag Lampung mencatat produksi Gabah Kering Panen (GKP) hingga September 2026 mencapai 2,85 juta ton dari luas panen 535 ribu hektare (setara 1,9 juta ton beras).
- Stok BULOG, BULOG Lampung menguasai cadangan beras pemerintah (CBP) medium sebesar 232 ribu ton per 1 September 2026.
Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Lampung, Ahmadriswan Nasution, menekankan pentingnya pemanfaatan sistem peringatan dini (early warning system) pada minggu ketiga setiap bulan agar intervensi TPID bisa dilakukan sebelum lonjakan harga terjadi di akhir bulan.
BPS mencatat Kota Bandar Lampung menjadi salah satu wilayah penyumbang inflasi year-on-year terbesar pada Agustus 2026, sehingga intervensi pasar mendatang harus lebih spesifik menyasar komoditas dan wilayah bergejolak tersebut. (*)
