DAERAH

Ombudsman Lampung Verifikasi Kualitas Pelayanan Publik di Lapas Kelas I Bandar Lampung

×

Ombudsman Lampung Verifikasi Kualitas Pelayanan Publik di Lapas Kelas I Bandar Lampung

Sebarkan artikel ini

Bandar Lampung, berita-public.com — Lapas Kelas I Bandar Lampung menerima kunjungan Plt. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Lampung, Upi Fitriyani, bersama jajaran dalam rangka monitoring dan verifikasi kualitas pelayanan publik, Rabu (21/10).

Kedatangan rombongan disambut langsung Kepala Lapas Kelas I Bandar Lampung, Ike Rahmawati, didampingi para pejabat struktural.

Dalam pertemuan awal, Ombudsman menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari proses penilaian pelayanan publik. Verifikasi dilakukan dengan melihat langsung kondisi di lapangan sekaligus menggali informasi dari petugas, warga binaan, maupun penerima layanan.

Monitoring difokuskan pada lima aspek, yakni kondisi kamar hunian, pemenuhan hak warga binaan, pengelolaan pengaduan, alur pelayanan kunjungan, serta manajemen pencegahan dan pemberantasan handphone, pungutan liar, dan narkoba atau Halinar. Tim juga mendalami pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat sebagai salah satu bahan evaluasi pelayanan.

Untuk memperdalam proses verifikasi, rombongan Ombudsman dibagi menjadi tiga tim yang melakukan wawancara dan pengecekan langsung pada sejumlah titik pelayanan di dalam Lapas.

Kalapas Ike Rahmawati menyampaikan bahwa pihaknya menyambut baik kunjungan tersebut dan membuka seluruh akses yang dibutuhkan untuk proses monitoring.

“Kami dengan senang hati menerima koreksi dan masukan. Silakan tim Ombudsman melakukan pengecekan langsung dan mewawancarai siapa pun yang diperlukan terkait pelayanan di Lapas Kelas I Bandar Lampung,” ujar Ike.

Ia menegaskan bahwa keterbukaan terhadap pengawasan eksternal menjadi bagian penting dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan.

“Kami ingin kondisi pelayanan di sini dapat dilihat secara langsung dan objektif. Apa pun yang menjadi bahan evaluasi tentu akan menjadi masukan bagi kami untuk terus berbenah,” tambahnya.

Kegiatan monitoring tersebut diharapkan menjadi bagian dari penguatan pelayanan publik yang semakin transparan, akuntabel, serta berorientasi pada pemenuhan hak warga binaan dan masyarakat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Anda tidak dapat menyalin konten halaman ini