Bandar Lampung, berita-public.com – Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat peran Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) melalui program Masyarakat Sadar Hukum (Masdarkum). Program ini dirancang untuk memperluas jangkauan edukasi dan pelayanan hukum hingga tingkat desa dan kelurahan.
Lampung dipercaya menjadi daerah percontohan pelaksanaan Masdarkum sebelum diterapkan secara lebih luas di seluruh Indonesia pada 2027. Sebanyak 2.651 kader yang berasal dari anggota Linmas akan disiapkan untuk menjalankan program tersebut di 15 kabupaten/kota.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengatakan, keberadaan Linmas memiliki posisi strategis karena anggotanya berinteraksi langsung dengan masyarakat. Selain membantu menjaga keamanan dan ketertiban, Linmas juga berperan dalam penanganan awal berbagai persoalan lingkungan, termasuk kebakaran, bencana, dan gangguan keamanan.
Hal itu disampaikan Gubernur yang akrab disapa Mirza saat menghadiri kegiatan Penguatan Asosiasi Satuan Perlindungan Masyarakat (Aslinmas) Provinsi Lampung dalam rangka Masyarakat Sadar Hukum di Gedung Pusiban, Kompleks Perkantoran Gubernur Lampung, Kamis (19/11/2026).
Menurut Mirza, potensi besar anggota Linmas perlu didukung organisasi yang mampu meningkatkan kapasitas, koordinasi, profesionalitas, serta kesejahteraan mereka.
“Melalui penguatan Aslinmas dan program Masdarkum, kita ingin Linmas bekerja lebih efektif, terkoordinasi, profesional, dan memiliki kesejahteraan yang lebih baik. Kehadiran program ini juga diharapkan dapat memperluas jangkauan pelayanan hukum hingga ke desa-desa,” ujarnya.
Ia menyebutkan, berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat, jumlah anggota Satlinmas dan unsur pendukung di Lampung mencapai sekitar 88.000 orang. Potensi tersebut perlu dikonsolidasikan agar dapat memberikan kontribusi lebih luas bagi masyarakat.
Mirza juga meminta seluruh kepala daerah di Lampung mendukung pelaksanaan Masdarkum. Sebab, keberhasilan program percontohan ini akan menjadi bahan evaluasi sebelum dikembangkan secara nasional.
Direktur II Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung RI, Danang Suryo Wibowo, menjelaskan bahwa Masdarkum merupakan sistem kewaspadaan dini berbasis masyarakat yang terintegrasi dengan program Jaga Desa Kejaksaan.
Melalui program tersebut, kader Linmas akan dibekali kemampuan memahami persoalan hukum, mengamati kondisi sosial, serta memanfaatkan teknologi informasi untuk menyampaikan perkembangan di lingkungan masing-masing.
Para kader nantinya menggunakan aplikasi yang disiapkan Kejaksaan untuk mencatat dan melaporkan berbagai kondisi masyarakat secara berkala.
Danang menegaskan, kader Masdarkum bukan aparat penegak hukum maupun penyelidik dan penyidik. Mereka bertugas secara sukarela mengamati serta menyampaikan informasi agar dapat dianalisis oleh jajaran kejaksaan dan dikoordinasikan dengan pemerintah daerah.
Pelatihan dijadwalkan berlangsung pada 24–26 November 2026 secara serentak di 15 kabupaten/kota dengan jumlah lebih dari 90 kelas.
Peserta akan diseleksi berdasarkan sejumlah ketentuan, di antaranya berusia maksimal 45 tahun, mampu mengoperasikan teknologi informasi, serta memiliki perangkat komunikasi sesuai standar yang ditetapkan.
Setelah pelatihan, Kejaksaan akan melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap kader yang dinyatakan lulus. Mereka juga akan memperoleh sertifikat sebagai bukti telah mengikuti pelatihan.
Kualitas informasi yang dihimpun nantinya diuji melalui wawancara terhadap dua responden di setiap desa atau kelurahan. Selain itu, supervisi akan dilakukan terhadap 10 persen desa atau kelurahan setiap bulan.
Evaluasi awal pelaksanaan program direncanakan hingga akhir Desember 2026. Pada 28 Desember, Kejaksaan bersama para pemangku kepentingan akan menggelar forum diskusi kelompok untuk menilai hasil pelaksanaan sekaligus merumuskan penyempurnaan program.
Di sisi lain, Pemprov Lampung ingin penguatan Linmas tidak hanya berdampak pada keamanan dan kesadaran hukum, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan anggotanya.
Mirza mengungkapkan, pemerintah daerah akan membangun kerja sama dengan sejumlah lembaga dan perusahaan, di antaranya Perum Bulog melalui program Rumah Pangan Kita (RPK), Bank Lampung, Permodalan Nasional Madani (PNM), dan Bank Syariah Indonesia (BSI).
Kolaborasi tersebut diharapkan membuka peluang usaha dan akses pembiayaan bagi anggota Linmas. Beberapa program yang disiapkan meliputi Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Bank Lampung, pembiayaan melalui BSI, serta program Mekaar dari PNM.
Anggota Linmas juga berpeluang bergabung dalam jaringan usaha Rumah Pangan Kita yang dikembangkan Bulog.
Selain itu, Mirza mendorong kader Masdarkum menjadi penggerak kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis desa. Di antaranya gerakan memilah sampah, budi daya ikan tematik, pengembangan usaha ayam petelur, serta kegiatan produktif lainnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Plh. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Cakra Suyana Eka Putra, Ketua DPD Aslinmas Provinsi Lampung Muhammad Firsada, para bupati dan wali kota atau perwakilannya, jajaran Kejaksaan Negeri se-Lampung, serta perwakilan sejumlah mitra strategis.
Dalam kesempatan itu, Cakra Suyana Eka Putra menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor, materi pelatihan yang aplikatif, pendekatan humanis, dan kesiapan teknis untuk memastikan pelaksanaan Masdarkum berjalan efektif.
Melalui program ini, Pemprov Lampung berharap anggota Linmas dapat menjadi penghubung antara masyarakat, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum. Dengan demikian, berbagai persoalan sosial maupun hukum di tingkat desa dapat lebih cepat diketahui dan ditindaklanjuti.
Penguatan Aslinmas dan Masdarkum sekaligus diharapkan mampu membangun lingkungan yang aman dan tertib, meningkatkan kesadaran hukum warga, serta membuka kesempatan ekonomi bagi anggota Linmas di seluruh Lampung. (*)












