Lampung Selatan, berita-public.com – Praktik pengadaan barang dan jasa melalui sistem E-Katalog Versi 5.0 di Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Lampung Selatan kini menjadi sorotan tajam. Pasalnya, ditemukan indikasi kuat adanya monopoli proyek oleh sejumlah perusahaan yang diduga menjadi “pemain tetap” dalam berbagai paket kegiatan kantor hingga pelatihan.
Berdasarkan data yang dihimpun berita-public.com, anggaran miliaran rupiah mengalir ke segelintir entitas melalui skema belanja elektronik yang seharusnya transparan dan kompetitif. Namun, pola distribusi paket kegiatan ini justru memicu dugaan adanya “perusahaan titipan” yang sudah dikondisikan sejak awal.
Salah satu yang paling mencolok adalah raihan PT Bicara Sejahtera yang berhasil mengamankan 4 paket kegiatan sekaligus melalui E-Katalog 5.0 dengan total nilai kontrak mencapai Rp2,2 miliar. Dominasi satu perusahaan pada banyak paket kegiatan ini memunculkan pertanyaan besar mengenai proses seleksi penyedia di lingkungan Dinkes Lampung Selatan.
Selain itu, Sumber Niaga Inti Perkasa juga tercatat memonopoli paket rapat luar kantor. Perusahaan ini berhasil menyabet 6 paket kegiatan dengan total nilai Rp300 juta.
Rincian Belanja yang Menjadi Sorotan
Tidak hanya soal jumlah paket, besaran nilai belanja untuk kebutuhan rutin kantor juga dinilai sangat fantastis.
Belanja Alat/Bahan Kantor, Perusahaan Karya Mapan tercatat mengelola anggaran hingga Rp1,2 miliar, sementara Bahana Project Nawasena sebesar Rp249 juta.
Belanja Pelatihan & Konsumsi, Perusahaan Prima Medisina Hanacaraka mengantongi Rp924 juta untuk paket kursus singkat/pelatihan (paket meeting), dan Perusahaan Barkah Tabah mengelola belanja makanan/minuman rapat sebesar Rp750 juta.
“Jika satu atau dua perusahaan menguasai mayoritas paket kegiatan di satu dinas, ini adalah sinyal merah bagi pengawasan anggaran. E-Katalog bukan ‘karpet merah’ untuk perusahaan titipan atau praktik pinjam bendera,” ujar seorang pengamat kebijakan publik daerah. (6/4/26)
Aroma ‘Orang Dalam’ di Balik E-Katalog
Munculnya nama-nama perusahaan yang kerap memenangkan paket bernilai besar ini memperkuat dugaan adanya peran “orang dalam” di lingkungan Dinas Kesehatan Lampung Selatan. Sistem E-Katalog yang seharusnya mempermudah akses bagi penyedia lokal yang kredibel, justru diduga dimanfaatkan oknum untuk melegalkan praktik monopoli secara digital.
Masyarakat dan aktivis antikorupsi mendesak Inspektorat Lampung Selatan serta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melakukan audit investigatif terhadap seluruh transaksi E-Katalog di Dinas Kesehatan tahun ini. Hal ini penting untuk memastikan bahwa uang negara benar-benar digunakan secara efisien dan tidak terjadi kerugian akibat pengondisian harga maupun penyedia.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan belum memberikan keterangan resmi saat dikonfirmasi mengenai dugaan permainan dalam belanja E-Katalog tersebut. (Redaksi)
