Lampung, BP – Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung membentuk Tim Fasilitasi Penyelesaian Konflik Agraria mendapat apresiasi dari DPRD Provinsi Lampung. Anggota Komisi III DPRD Lampung, Munir Abdul Haris, menilai langkah tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam merespons tuntutan masyarakat.
“Pembentukan tim tersebut memang sangat urgen, mengingat konflik agraria di Lampung telah berlangsung lama dan tersebar di berbagai wilayah. Beberapa kasus yang mencuat seperti sengketa warga di Kelurahan Gunung Sari, Bandar Lampung, yang melibatkan PT KAI, serta konflik lahan perkebunan di Lampung Tengah,” katanya kepada wartawan, Rabu (24/9/2025).
