Lampung, berita-public.com -Satu tahun sudah kepemimpinan Rahmat Mirzani Djausal dan Jihan Nurlela sejak Februari 2025. Namun alih-alih merayakan capaian, publik justru mempertanyakan arah dan kecepatan kerja pemerintahan. Narasi “penguatan fondasi” yang terus digaungkan dinilai belum menjawab ekspektasi terhadap realisasi janji kampanye.
Di balik klaim pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur, muncul sorotan terhadap lemahnya koordinasi birokrasi di bawah kendali Marindo Kurniawan selaku Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
Janji Infrastruktur dan Sawah yang Terabaikan
Pemerintah provinsi memprioritaskan pembangunan jalan dengan konstruksi rigid beton yang mulai digenjot pada Maret 2026. Namun di lapangan, keluhan jalan rusak masih berseliweran di media sosial. Warga di wilayah penyangga kota hingga sentra produksi mengunggah kondisi jalan berlubang yang belum tersentuh perbaikan.
Di sisi lain, sektor pertanian justru dinilai terpinggirkan. Data DPRD Lampung mencatat tidak ada pembangunan irigasi baru pada 2026 melalui Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air. Padahal, pertanian adalah tulang punggung ekonomi daerah. Di Lampung Barat, puluhan hektare sawah dilaporkan mengalami krisis air akibat jaringan irigasi yang hanya ditambal sulam.
Fokus besar pada jalan dinilai tidak diimbangi perencanaan menyeluruh. Kritik pun mengarah pada dugaan proyek yang tidak sepenuhnya menyasar kebutuhan mendesak masyarakat.
Sinkronisasi Anggaran yang Tersendat
Sorotan tajam tertuju pada Sekda sebagai “panglima birokrasi”. Sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Sekda memegang kendali sinkronisasi program dan realisasi anggaran.
Catatan 2025 menunjukkan sejumlah paket proyek, terutama infrastruktur jalan dan irigasi, gagal tender atau terlambat dieksekusi. Dampaknya, terjadi penumpukan sisa anggaran (SiLPA) di tengah kebutuhan perbaikan yang mendesak.
Persoalan juga muncul dalam penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) ke kabupaten/kota. Sejumlah daerah mengeluhkan keterlambatan pencairan yang menghambat proyek lokal. Di Lampung Utara, perbaikan jembatan sempat tertunda karena dinas terkait menunggu transfer dana dari provinsi.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan tentang efektivitas koordinasi fiskal di tingkat provinsi.
Pengawasan Internal dan Integritas
Secara administratif, birokrasi Lampung mencatat sejumlah predikat baik. Namun di lapangan, isu integritas tetap menghantui. Sejumlah kasus dugaan korupsi di level kepala dinas hingga kepala desa mencuat sepanjang 2025.
Pengamat menilai fungsi pengawasan internal belum berjalan optimal. Inspektorat dianggap belum cukup kuat menjadi benteng pencegahan. Jabatan birokrasi masih dipersepsikan sebagian oknum sebagai ruang kekuasaan, bukan ruang pelayanan.
Aliansi masyarakat juga menyoroti rendahnya respons sebagian Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terhadap keluhan publik. Evaluasi kinerja dinilai belum tegas dan belum menyentuh akar masalah.
Soal Keamanan di “Rumah Sendiri”
Insiden pencurian kendaraan bermotor di lingkungan Kantor Gubernur pada Februari 2026 menjadi pukulan simbolik bagi tata kelola internal. Peristiwa yang terekam CCTV itu memicu pertanyaan soal manajemen pengamanan objek vital di bawah koordinasi sekretariat daerah.
Jika pengamanan di pusat pemerintahan saja bisa kebobolan, publik wajar mempertanyakan kesiapan sistem dalam menjamin keamanan investasi dan aset daerah.
Pertumbuhan Ekonomi dan Uang yang Mengalir Keluar
Pertumbuhan ekonomi Lampung tercatat 5,28 persen. Namun angka tersebut dinilai belum sepenuhnya terasa di kantong masyarakat. Inflasi dan daya beli tetap menjadi isu.
Gubernur sendiri mengakui sebagian besar perputaran uang di Lampung masih mengalir ke luar daerah. Artinya, penguatan UMKM dan industri lokal belum maksimal menjaga agar uang tetap berputar di dalam provinsi.
Indikator Setahun Kepemimpinan
Sejumlah catatan publik terhadap satu tahun Mirza–Jihan antara lain:
1. Pertanian: Tidak ada anggaran pembangunan irigasi baru.
2. Birokrasi: Mandeknya penyaluran DBH ke kabupaten/kota.
3. Infrastruktur: Proyek lambat dan muncul dugaan proyek titipan.
4. Keamanan: Pencurian di lingkungan Kantor Gubernur.
Satu tahun pertama ini dinilai lebih kuat pada komunikasi politik ketimbang percepatan teknis di lapangan. Evaluasi terhadap kinerja birokrasi, terutama di level Sekda sebagai koordinator utama, menjadi tuntutan yang semakin menguat.
Tanpa perbaikan tata kelola dan keberanian mengambil langkah korektif, slogan “Lampung Maju” dikhawatirkan hanya akan menjadi spanduk di pinggir jalan-sementara lubang di aspal dan sawah yang kekeringan tetap menjadi kenyataan. (Redaksi)
